Polisi Periksa DNA Gatot dan Anak dari Perempuan yang Mengaku Diperkosanya

Gatot Brajamusti usai diperiksa di Gedung Resmob Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (5/9/2016).

JAKARTA,  Penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan memeriksa Gatot Brajamusti di Nusa Tenggara Barat terkait kasus dugaan tindak pencabulan. Penyidik akan melakukan tes DNA terhadap Gatot. "Ya, nanti minggu depan penyidik mau ke NTB. Agendanya untuk periksa DNA Gatot. Kita terus lengkapi pemberkasan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono ketika dihubungi, Selasa (4/10/2016).
Awi mengatakan, selain memeriksa DNA dari Gatot, polisi juga sudah melakukan tes DNA terhadap seorang anak. Anak tersebut merupakan anak dari C (26) yang mengaku dicabuli oleh Gatot hingga hamil.
C mengaku sempat disuruh menggugurkan kandungannya yang pertama oleh Gatot. Saat menggugurkan kandungan, C didampingi oleh istri Gatot Dewi Aminah.
"Belum bisa kami sampaikan hasilnya (tes DNA)," kata Awi.
Dalam kasus ini, polisi juga telah menelusuri hotel di kawasan Jakarta Utara yang menurut pengakuan C menjadi lokasi dia disetubuhi oleh Gatot.
Dari hotel itu, polisi menemukan alat bukti pembayaran kamar atas nama Gatot. Namun, Polisi belum bisa memastikan apakah saat itu Gatot datang bersama dengan C.
Terkait kasus ini, polisi telah memeriksa sembilan orang saksi. Tiga saksi yang diperiksa adalah perempuan yang mengaku menjadi korban pencabulan Gatot.
Adapun saksi lainnya adalah orangtua korban 1, orangtua korban 2, bidan yang membantu persalinan korban 1, asisten pribadi Gatot, Elma Theana, dan Reza Artamevia.
Kasus ini bermula dari C (26) yang melaporkan Gatot Brajamusti ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada 8 September 2016. Ia melaporkan Gatot telah memerkosanya saat dia berusia 16 tahun.
Adapun korban kedua melaporkan Gatot ke SPKT pada 14 September 2016. Keduanya mengaku dicekoki aspat yang belakangan diketahui merupakan sabu, sebelum diperkosa Gatot.

KA Ambarawa Ekspress Diluncurkan, Semarang-Surabaya Ditempuh 5 Jam

KA Ambarawa Ekspress jurusan Semarang-Surabaya diluncurkan di Semarang, Selasa (4/10/2016) pagi tadi.

SEMARANG, - PT Kereta Api Indonesia akhirnya meluncurkan layanan perjalanan dari Kota Semarang menuju Surabaya, Selasa (4/10/2016) pagi ini. Satu rangkaian gerbong KA Ambarawa Ekspress melayani penumpang setiap harinya.
KA Ambarawa Ekspress mempunyai kapasitas 640 tempat duduk dari 8 kereta kelas ekonomi AC. Kereta ini berangkat dari Stasiun Poncol pukul 07.00 WIB dan 07.15 WIB dari Stasiun Tawang. Rangkaian kereta sampai di Kota Surabaya di Pasar Turi pada pukul 11.55 WIB.
Adapun harga tiket terjauh untuk layanan ini mencapai Rp 80.000.
Kepala PT KAI Daerah Operasi IV Semarang Andika Tri Putranto mengatakanm KA Ambarawa Ekspress tidak lagi menggunakan mesin diesel seperti dua layanan kereta api sebelumnya. KA baru ini menggunakan mesin baru dengan kecepatan yang lebih tinggi.
"Jadi waktu bisa lebih cepat, dulu mesin KRB dengan kecepatan terbatas. Dulu KA sebelumnya mesinnya sudah tua, KA Ambarawa ini baru dua tahun ini," kata Andika, seusai peluncuran di Stasiun Poncol, pagi ini.
Sebelumnya kereta dari Semarang ke Surabaya dilayani Blora Jaya dan Cepu Ekspress. Seiring dioperasionalkannya KA Ambarawa Ekspress, dua layanan KA tersebut dihentikan.
Andika memastikan, meski layanan dua kereta dihentikan, pelayanan kepada penumpang akan tetap baik. Ia memastikan para penumpang justru bisa lebih nyaman dengan kereta yang baru lantaran dilengkapi pendingin, hingga dudukan kursi 2-2.
"Ini jadi pelayanan lebih, di samping kapasitas yang lebih besar," ucap dia.
Andika menambahkan, layanan KA Ambarawa bukan berarti rute tersebut dari Ambarawa ke Surabaya. Nama Ambarawa hanya diambil karena daerah itu lekat dengan masa heroik para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan.
"Ini bukan Ambarawa-Surabaya, kita hanya ambil nama di Surabaya. Perjuangan Ambarawa yang heroik itu kami ambil, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik," ujar dia.
"Bisa menambah kontribusi pelayanan transportasi, semoga ini juga menjadi simbol di masyarakat," katanya.
Kepala Dishubkominfo Jateng Satrio Hidayat mengatakan, layanan ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang hendak ke Blora, Bojonegoro atau Surabaya. Rute ini diperkirakan akan digandrungi penumpang seiring perjalanan waktu.
"Saya kira daya beli ini banyak, karena (segmen) menengah ke bawah dengan hadapan orang yang bekerja di Surabaya mampu beraktivitas, bisa sering ketemu keluarga," papar Satrio.
Layanan dari Ambarawa Ekspress ini akan melewati Stasiun Ngombo, Jambon, Kradenan (Grobogan) Doplang, Randublatung, Cepu (Blora), Bojonegoro, Babat, Lamongan dan Pasar Turi. Untuk pemberangkatan dari Surabaya pada pukul 13.00 untuk setiap harinya dan sampai Semarang pukul 17.53 WIB.

Cerita Gatot Nurmantyo yang Menyasarkan Diri Jadi Tentara

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi pertanyaan awak media, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/9/2016)

JAKARTA,  Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah menggapai cita-cita menjadi Panglima TNI. Dia dilantik Presiden Joko Widodo pada 8 Juli 2015. Namun ternyata, saat remaja Gatot tak pernah bercita-cita jadi tentara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini hampir mendaftarkan diri ke Universitas Gadjah Mada.
"Saya ingin jadi arsitek," katanya di program "Satu meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (3/10/2016).
"Jadi nyasar nih?" tanya host Budiman Tanuredjo.
"Bukan nyasar, menyasarkan diri."
Gatot bercerita, satu hari, dirinya sudah berada di Yogyakarta dan siap mendaftar ke jurusan arsitektur di UGM.
Namun Gatot teringat pesan ibunda bahwa biaya kuliah di UGM cukup menguras kas keluarga.
"Kata Ibu, semua biaya untuk kamu," ujar pria kelahiran Tegal 13 Maret 1960 ini menirukan pesan ibunda. Padahal Gatot masih punya dua adik yang pasti juga ingin menimba bangku kuliah selepas SMA.
(Baca: Panglima Berharap Suatu Saat Anggota TNI Punya Hak Politik)
"Saya pikir, saya kok egois, akhirnya saya teruskan ke Semarang (untuk mendaftar ke Akmil)," ungkap Gatot.
"Jadinya arsitek tentara sekarang," kata Gatot.
Setelah Pensiun
Gatot sudah lebih dari setahun menjabat Panglima TNI. Dia mengaku siap kapanpun diberhentikan oleh Presiden. Bahkan, meski belum memasuki tahap pensiun.
"Begitu saya dilantik oleh presiden, maka impian jadi panglima sudah purna bagi saya. Kapanpun saya siap diberhentikan," ujar Gatot.
Usai pensiun, Gatot ingin istirahat. Sebagai prajurit dia sudah mengalami sejumlah operasi militer. Salah satunya di Timor Timur.
"Obsesi saya, ingin jalan-jalan ke semua tempat-tempat indah di Indonesia dan luar negeri," kata Gatot.
Gatot mengaku tak tertarik terjun ke politik. Dia tak punya cita-cita untuk jadi gubernur atau posisi politik lain.
Namun, jikapun harus berada di pemerintahan dia punya satu posisi yang diinginkan. "Penasihat presiden," ujarnya.

Ahok Sarankan Anies Minta Data ke Pemprov DKI agar Tidak Malu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menghadiri acara launching website Teman Ahok, di Graha Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu (1/10/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyarankan kepada bakal calon gubernur DKI Anies Baswedan untuk menggunakan data dari Pemprov DKI ketika mau menjanjikan sesuatu kepada warga. Basuki mengatakan, Pemprov DKI membuka semua data yang mereka punya untuk digunakan siapa pun, termasuk bacagub DKI.
"Saya bilang, Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (4/10/2016).
Hal ini terkait kontrak politik yang dilakukan Anies dengan warga Tanah Merah. Menurut Ahok, sebaiknya Anies tidak salah memegang data sehingga tidak menjanjikan sesuatu yang merugikan diri sendiri.
"Jangan sampai karena datanya dibohongi dari timses, atau bukan dibohongilah, karena datanya tidak benar, akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri," ujar Ahok.
Menurut Ahok, Anies dan timsesnya tidak mengerti masalah sehingga mengiyakan saja apa yang diminta masyarakat. Ketika ditanya apa yang salah, Ahok enggan menjawab.
"Enggak usahlah kamu tanya lagi, saya enggak enak," ucap Ahok.
Adapun kontrak politik yang disodorkan untuk Anies antara lain melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal. Kampung-kampung itu sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak bermasalah, kemudian akan diakui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik.
Lalu, permukiman yang kumuh tidak digusur, tetapi ditata seperti kampung tematik dan Kampung Deret.
Permukiman kumuh yang berada di atas tanah negara (BUMN) akan dilakukan negosiasi yang melibatkan masyarakat. Nantinya, gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan hak atas tanah, kemudian memberikan perlindungan dan penataan ekonomi informal kepada warga.
Selain itu, Anies juga diminta mengkaji ulang dan merivisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi DKI jakarta dalam hal zonasi. Nantinya, Anies tidak boleh mengubah fungsi permukiman penduduk menjadi pusat perniagaan, apartemen, dan lahan terbuka hijau.
Selain itu, Anies diminta lebih mengutamakan kepentingan warga yang sudah menghuni lebih dari 20 tahun.

Bangun Posko di Puing-puing Bukit Duri, Warga Sindir Jokowi soal Janji Kampung Deret

Pasca penggusuran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, sejumlah kecil warga masih bertahan di bekas bangunan rumah mereka yang sudah rata tanah. Nampak tenda kecil yang didirikan warga yang masih bertahan. Selasa (4/10/2016)

JAKARTA, Setelah penggusuran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, sejumlah kecil warga masih bertahan di bekas bangunan rumah mereka yang sudah rata tanah. Ada yang bertahan karena masih memperjuangkan bekas tempat tinggalnya, ada pula yang bertahan karena masih mengurus puing barang bekas rumah. Puing bekas rumah seperti besi, seng, kayu dikumpulkan warga agar bisa dijual ke pengumpul barang bekas.
Muis (30), warga RT 06 RW 12 ini misalnya. Dia tidur di tenda kecil bersama tiga orang temannya. Ia dan tiga temannya sengaja bertahan agar bisa membantu kalau saja ada warga yang masih bertahan.
"Sejak kemarin bikin tenda buat posko tempat warga," kata Muis, di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (4/10/2016).
Dia tidur di atas puing beralaskan tripleks dan tikar bersama para temannya. Sejumlah tas berisi pakaian dan barang masih menempel pada mereka
Tenda yang ia dirikan dipasangi gambar mirip mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan tulisan "Kampung Deret yaa... Janjimu!". Namun, sekitar sepuluh petugas Satpol PP membongkar tendanya pagi ini.
"Katanya mau diratain buat diuruk. Tapi habis ini kita akan tetap dirikan tenda" ujar Muis.
Umumnya warga yang tempat tinggalnya telah digusur sudah tidak berada di lokasi gusuran. Sisa warga yang bertahan kemarin karena tak mengambil rusun, banyak yang mencari kontrakan di sekitar Bukit Duri.
Adapun pekerja proyek normalisasi tampak mulai masuk. Dengan alat berat, pekerja mulai meratakan permukaan tanah bekas rumah. Rencananya, akan dibangun Jalan Inspeksi di bekas gusuran ini.

Cerita di Balik Keputusan Agus Yudhoyono Maju pada Pilkada DKI

Bakal calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono, usai menjalani cek kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintoharjo, Jakarta, Sabtu (24/9/2016). Hari ini ketiga pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur menjalani pemeriksaan kesehatan, sebagai salah satu syarat mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017.

JAKARTA,  Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkapkan bagaimana awalnya ia bisa dipilih menjadi bakal calon gubernur DKI. Sehari sebelum batas akhir pendaftaran calon peserta pilkada DKI ke KPU DKI, Agus ditelepon ayahnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Agus dihubungi SBY pada 22 September 2016, ketika sedang berada di Darwin, Australia, dalam rangka latihan pasukan TNI Angkatan Darat dengan pasukan AD Australia.

Dalam kesempatan itu, SBY menyampaikan mengenai situasi perkembangan politik di Pilkada DKI. Kata Agus, SBY menyebut ada empat partai politik yakni PPP, PKB, PAN, termasuk Demokrat, sepakat untuk bersatu mengusung dirinya di Pilkada DKI.

SBY berpesan agar Agus berpikir matang sebelum memutuskan setuju atau tidak. SBY juga menyampaikan konsekuensinya.

Namun, Agus tidak punya banyak waktu untuk memikirkan. Agus mengaku tidak pernah membayangkan hal itu sebelumnya, karena fokus terhadap latihan di Australia.

Setelah memikirkan dalam batin, Agus memutuskan mau maju di pilkada. Hari itu juga ia kembali ke Tanah Air dan tiba 23 September 2016 dini hari.

"Tapi untungnya kami prajurit terbiasa menghadapi situasi yang genting, enggak banyak waktu mengambil keputusan. Dalam sempitnya waktu izinkan saya berpikir, dan saya tutup telepon," ujar Agus, dalam jumpa pers "Di Balik Keputusan Agus Yudhoyono", di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Senin (3/10/2016).

Agus menuturkan, sebelum menjawab, Ia ingin mendengar dan bertatap muka dengan tokoh dan pimpinan parpol yang mau mengusungnya. Saat tiba di tanah air, Agus langsung menuju ke Cikeas dan telah ditunggu tokoh pimpinan parpol yang berencana mengusungnya.

Di sana, Agus akhirnya dipilih untuk dicalonkan oleh Demokrat, PPP, PKB, dan PAN. Agus mengakui pilihan itu berat karena harus meninggalkan karier yang kurang lebih 16 tahun ia bangun di militer.

Kaget

Agus mengakui bahwa SBY juga kaget saat namanya dipilih untuk diusung partai pendukung. Ia menepis isu bahwa keputusannya mengakhiri karier di militer dan berubah menjadi politisi adalah karena permintaan SBY.

"Itu adalah keputusan saya pribadi, beredar dugaan saya dipaksa, ditekan, bahkan lucunya sampai ada yang mengatakan Pak SBY tega sekali sama Ibu Ani nih, anaknya didorong masuk politik. Tentunya (isu) itu agak menyakitkan karena tidak ada orangtua manapun yang ingin menjatuhkan, menjerumuskan anaknya sendiri," ujar Agus.

Agus menyebut kedua orangtuanya sebagai sosok demokratis. Saat Agus memutuskan untuk meniti karier di bidang militer pun, kata dia, hal tersebut bukan atas paksaan orangtuanya.

"Kalau ditanya, dipaksa atau tidak, saya sudah dewasa, saya punya kepribadian dan karakter sendiri sehingga tidak mungkin disetir, apalagi dipaksa siapa pun, termasuk orangtua sendiri," kata Agus.

Kemunculan Agus yang terkesan mendadak serta latar belakang kariernya yang bukan kader parpol membuat sejumlah kalangan mempertanyakan kemampuanmya menjadi bakal cagub DKI.

Agus mengakui, hal itu juga menjadi bahan renungan ketika dia diminta maju menjadi cagub DKI Jakarta. Ditambahkan Agus, sejumlah pihak berpendapat beragam soal kemampuannya. Ada yang mengatakan kariernya di militer selama 16 tahun sudah cukup jadi modal untuk pengabdian di bidang lain, termasuk di politik dan pemerintahan.

Bagi Agus, durasi pengalaman adalah hal yang relatif. Agus meyakini bahwa kuantitas bukan segalanya. Agus menilai, keinginan besar untuk bisa mengetahui situasi dan belajar menyesuaikan diri merupakan hal lebih penting dalam sebuah kesuksesan.

Agus menyampaikan, pendidikannya di militer selama 16 tahun, bisa dimanfaatkan untuk maju pada pilkada mendatang. Ia menilai, ada kesamaan antara politik pemerintahan dengan militer, misalnya bisa belajar soal kepemimpinan, manajemen, dan lainnya.

"Jadi saya anggap bahwa saya tidak berangkat dari nol banget, saya punya pengalaman baik di pendidikan latihan tugas operasi baik di dalam maupun luar negeri, misi perdamaian dan lainnya, yang Insya Allah dapat bermanfaat bagi saya selanjutnya," kata Agus.

Mengapa bukan Ibas?

Agus juga mengomentari pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat soal alasan koalisi tidak mengusung adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, maju dalam Pilkada DKI 2017. Padahal, Ibas sudah lebih dulu terjun ke dunia politik.

Agus mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengetahui jalan hidup seseorang ke depan. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa yang terjadi sekarang merupakan takdir dan jalan hidup.

Ia juga menilai, pertanyaan mengenai alasan bukan Ibas yang diusung ini diembuskan karena ada pihak yang ingin membenturkan dirinya dengan sang adik. Padahal, menurut dia, Ibas mendukung keputusan ini, demikian juga dengan orangtua mereka.

"Ketika saya ambil keputusan, dia (Ibas) juga bisik ke saya, Mas Agus sudah pikir konsekuensinya dan apa yang harus dilakukan untuk peluang ini, diskusi dari hati ke hati, dan adik saya lakukan itu ke saya. Saya bersyukur keluarga kecil, tetapi kita semua saling support," tambah Agus.

Agus mengaku belum memikirkan mengenai karier selanjutnya bila ia gagal dalam Pilkada DKI. Namun, Agus sadar bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali berkarier di TNI.

Putra sulung SBY ini juga belum memikirkan, seandainya gagal memenangi Pilkada DKI, apakah ia akan menjadi kader Partai Demokrat atau tidak.

"Nanti itu kita bicarakan. Untuk di bidang apa, untuk di dunia yang baru, nanti kita lihat. Ya tetapi masih jauhlah, Insya Allah ya," kata Agus.

Agus mengaku bangga sempat berkarier di militer. Terlebih lagi, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Panglima Kodam Jaya mengapresiasi perjalanan kariernya di militer.

Ia merasa bangga sebab Panglima TNI menyebut dirinya sebenarnya adalah kader yang disiapkan untuk pimpinan TNI pada masa depan.

"Bagi perwira TNI, itu suatu pencapaian luar biasa, itu penghargaan yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Pimpinan, apalagi bintang empat, Panglima TNI, mengatakan seperti itu," ujar Agus. 

Panglima Berharap Suatu Saat Anggota TNI Punya Hak Politik

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat memberikan keterangan sebelum pertunjukkan wayang orang Satha Kurawa di Teater Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/10/2016). Pagelaran tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke 71 TNI.

JAKARTA,  Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap suatu saat nanti TNI memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat sipil.

Sejak reformasi, dwi fungsi militer tidak berlaku di Indonesia. Dengan demikian, peran politik anggota TNI yang begitu dominan di era Orde Baru juga sudah berkurang.
"Mungkin suatu saat hak politik TNI sama dengan masyarakat lain, seperti negara lain," kata Gatot dalam acara "Satu Meja" di Kompas TV, Senin (3/10/2016) malam.
"Tapi ini tidak mungkin dalam satu-dua tahun ini. Saya sebagai panglima TNI masih lihat perlu pematangan lebih lanjut," ujarnya.
Menurut Gatot, dibutuhkan proses agar anggota TNI memiliki hak politik, mengingat proses demokrasi di Indonesia baru tercipta setelah keruntuhan Orde Baru.
Gatot memperkirakan kesamaan hak politik akan terjadi dalam 10 tahun ke depan.
"Mungkin setelah 10 tahun. Langkah-langkah menuju ke sana, tentunya ke dalam (internal TNI) masih banyak proses budaya," ucap Gatot.
Gatot menjelaskan, proses budaya diperlukan agar prajurit merasakan iklim demokrasi. Sebelumnya, selama 32 tahun militer menjadi sosok yang luar biasa besar dengan dwi fungsinya.
"Bukan kami belum siap, tapi perlu proses waktu untuk meyakinkan. Jangan sampai publik kecewa. Begitu diberi kesempatan, ego masing-masing yang mengikuti proses politik bisa juga memanfaatkan TNI," ucap Gatot.
Gatot menyebutkan bahwa secara psikologis, prajurit TNI layaknya warga asing di Indonesia. TNI tidak memiliki hak politik untuk ikut memberikan suaranya dalam pemilu.
Sedangkan jika ingin mendaftar menjadi peserta pemilu, TNI harus melepas jabatan militernya dan tidak boleh kembali.
Walau begitu, Gatot memahami kondisi itu merupakan tahapan dari proses demokrasi yang terjadi di Indonesia.
"Ini proses tahapan demokrasi. Kemudian TNI memiliki organisasi, senjata, nanti dikhawatirkan bila belum benar-benar matang ikut demokrasi akhirnya bisa mengerahkan semuanya," ujar Gatot.

Abaikan Prosedur Keamanan, Staf Kebun Binatang di Florida Tewas Diterkam Harimau

FORT LAUDERDALE,  Seorang staf kebun binatang di Florida, AS, tewas diterkam seekor harimau setelah dia tidak menjalankan prosedur keamanan yang diwajibkan.

Petugas kebun binatang Palm Beach itu dijadwalkan masuk ke dalam kandang hewan buas tersebut.
Sesuai prosedur, harimau itu harus masuk ke sebuah kandang khusus yang terkunci dan petugas harus membawa alat penyemprot berisi air merica.

Namun, Stacey Konwiser tak menerapkan kedua prosedur itu sehingga dia tewas dalam tragedi yang terjadi pada 15 April lalu. Demikian hasil penelitian Komisi Konservasi Alam Liar dan Perikanan Florida (FWC) yang dirilis Senin (3/10/2016).

Juru bicara kebun binatang Palm Beach, Niki Carter, mengatakan, pihak kebun binatang menghargai hasil kerja FWC yang sangat profesional.

"Kami akan terus bekerja sama dengan institusi pemerintahan lainnya untuk menuntaskan investigasi kasus ini," ujar Niki.

Stacey Konwiser (38) adalah seorang petugas yang sangat berpengalaman. Dia harus masuk ke kandang harimau itu untuk mempersiapkan sebuah presentasi.

Laporan FWC mengungkap, sebuah tanda peringatan di pintu menunjukkan bahwa harimau malaysia berusia 12 tahun bernama Hati itu tidak terkunci di kandang khusus.

Namun, entah bagaimana Stacey mengabaikan peringatan itu dan tetap masuk ke dalam kandang kucing besar tersebut.

Di sisi lain, kebijakan kebun binatang mengharuskan Stacey membawa semprotan merica di ikat pinggangnya sebagai bentuk pertahanan diri, tetapi dia tak membawa benda itu.

Teriakan Stacey membuat rekan kerjanya datang ke kandang Hati dan mereka menemukan hewan berbobot 150 kilogram itu berdiri di atas tubuh Stacey.

Leher Stacey luka akibat dikoyak Hati yang mengakibatkan pembuluh darah di lehernya rusak berat. Demikian hasil otopsi terhadap jasad Stacey.

Manajemen kebun binatang mempertahankan keputusan mereka untuk tidak menembak mati Hati si harimau karena khawatir peluru yang dilepaskan malah mengenai Stacey atau malah membuat harimau itu semakin marah.

Petugas kemudian mencoba membujuk Hati masuk ke kandangnya dengan pancingan berupa makanan, tetapi gagal. Mereka akhirnya menembak hewan itu dengan menggunakan peluru bius.

Tim medis menangani Stacey 17 menit seusai diserang dan mendapati jantung perempuan itu sudah tak berdenyut. Stacey kemudian dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia.

Pengelola kebun binatang mengatakan, tak ada kamera CCTV yang beroperasi di kandang harimau itu karena kamera hanya digunakan saat program pembiakan dilakukan.

Stacey sebenarnya sudah menyatakan akan pindah bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), tetapi pihak kebun binatang menaikkan gajinya demi menahan perempuan itu.

Saat kematiannya, Stacey, yang juga pernah bekerja di kebun binatang Palm Spring itu, belum memutuskan untuk pindah tempat kerja atau bertahan di kebun binatang itu.

Dilaporkan Lagi Ke MKD, Ruhut Sitompul Sebut Dirinya Bukan Malaikat

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/8/2016)

JAKARTA, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul kembali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kali ini, seorang advokat dari unsur masyarakat melaporkan Ruhut atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kode etik DPR.
Terkait hal tersebut, Ruhut mengaku santai karena sudah terlalu sering diadukan ke DPR.
"Sudah terlalu sering aku lihat orang mengadu-adu. Bos, kita kan bukan malaikat," ujar Ruhut saat dihubungi, Selasa (4/10/2016).
Ruhut memilih diam menghadapi orang-orang yang mengadukannya. Sebab, jika balas memaki justru dirinya akan disalahi balik.
Ruhut pun mengaku tak takut jika pada akhirnya aduan tersebut terbukti dan dirinya dijatuhi sanksi berat.
"Enggak (takut) dong. Selama kita bicara kebenaran," tutur Politisi Partai Demokrat itu.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Senin (3/10/2016) kemarin menindaklanjuti laporan Ach Supyadi, seorang advokat dari unsur masyarakat yang melaporkan anggota Komisi III Ruhut Sitompul karena dugaan pelanggaran kode etik.


Ruhut dianggap menggunakan kata-kata yang kurang elegan di ruang publik di dalam akun Twitter-nya.
Dulu, pelapor sempat melaporkan Ruhut ke Bareskrim Polri dan menyampaikan tembusannya ke MKD. Namun, laporan yang saat ini akan ditindaklanjuti MKD ditujukan langsung oleh Pelapor.
Sidang MKD terkait kasus ini akan dimulai Senin (10/10/2016) pekan depan. Jika dianggap terbukti, maka akan dibentuk panel karena sanksinya akan terakumulasi dengan sanksi pelanggaran yang dilakukan Ruhut sebelumnya.
Ruhut pada akhir Agustus lalu dijatuhi sanksi ringan oleh MKD karena telah dianggap melakukan pelanggaran etika.

Pelanggaran etika terbukti dilakukan Ruhut dalam rapat kerja komisi dengan Kapolri yang memelesetkan kepanjangan HAM sebagai "Hak Asasi Monyet".
Pencopotan Ruhut dari posisi Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat pada saat itu salah satunya juga ditengarai karena hasil sidang etik yang dilakukan MKD.

Disebut-sebut Simpan Uang Rp 1 Triliun Milik Dimas Kanjeng, Dodi Menghilang

Taat Pribadi dibawa ke ruang pemeriksaan Mapolda Jatim, Rabu (28/9/2016).

PROBOLINGGO, Dodi Wahyudi, pria yang tinggal di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Pasuruan, mendadak pergi dari rumahnya setelah disebut Dimas Kanjeng Taat Pribadi saat pertemuan dengan anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir di Polda Jatim, Sabtu (1/10/2016) siang.

Saat itu, Dimas Kanjeng, pemilik dan guru besar Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Dusun Sumber Cengkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, mengatakan sudah memberikan uang setoran dari pengikutnya ke Dodi.
Dodi disebut membawa uang Dimas Kanjeng sekitar Rp 1 triliun. Dia juga disebut sebagai sultan dan orang kepercayaan Dimas Kanjeng.

Seperti dilansir Surya,  rumah Dodi saat ini kondisinya sudah sepi. Tidak ada aktivitas apa pun di rumahnya. Bahkan, rumah berlantai tiga itu hanya terlihat dijaga beberapa orang.

Semua penjaga di rumah ini enggan memberikan keterangan apa pun terkait keberadaan Dodi atau keluarganya.

Menurut tetangganya, selama ini Dodi dikenal sebagai orang yang baik. DIa juga dikenal sebagai seorang dermawan. Hampir setiap bulan Dodi membagikan uang ke fakir miskin yang ada di sekitarnya.

"Orangnya memang sangat baik dengan tetangga, dermawan, dan suka menolong. Hanya saja, ia dan keluarganya sangat tertutup sekali, jarang komunikasi dengan tetangga," kata Joko, salah satu tetangganya.

Ia mengatakan, Dodi jarang mengobrol dengan tetangganya. Bahkan, kata Joko, rumahnya ini tertutup dan setiap hari dijaga oleh 10-15 orang dengan postur tubuh yang cukup besar.

"Hanya orang-orang tertentu yang bisa bertamu ke rumahnya. Terlepas dari itu, dia orang dermawan di kampung ini," terangnya.

Menurut dia, Dodi merupakan pendatang di kampung ini. Setelah menikah dengan perempuan asal kampung ini, Dodi akhirnya tinggal di sini.

Sebelumnya, Dodi tinggal bersama keluarga di Probolinggo. "Kurang lebih dia di sini itu sudah lima tahun," ungkapnya.

Kapolres Pasuruan AKBP Mohammad Aldian mengaku sudah mendengar kabar tersebut. Bahkan, pihaknya sudah ke lokasi untuk mencari informasi siapa Dodi Wahyudi itu, termasuk identitas dan latar belakangnya.

"Saya sudah minta anggota mengecek di sana, dan faktanya yang bersangkutan sudah tidak ada di rumah. Dia sudah pergi sebelum Dimas Kanjeng ditangkap," katanya.

Dia menjelaskan, Dodi ini memang pendatang di Beji karena ia menikah dengan orang Beji. Perkiraan, Dodi itu tinggal dan menetap di Beji selama dua tahun.

"Dia dikenal sedikit sombong, apalagi saat ia mendadak menjadi kaya sejak tahun 2014," paparnya.

Sebelumnya, kata Aldian, Dodi ini hidup pas-pasan karena ia hanya bekerja sebagai karyawan pabrik swasta. Namun, ia mengalami perubahan hidup sehingga menjadi kaya, bahkan terkaya di kampungnya. Ia membangun rumah mewah lantai tiga dan sebagainya.
"Dia dikenal sebagai orang yang dermawan, tapi saat ada butuhnya. Dodi sempat membagikan uang ke tetangga saat mendukung temannya mencalonkan menjadi kades," terangnya.

Untuk saat ini, lanjut mantan Wakapolres Banyuwangi, pihaknya akan terus melacak keberadaan Dodi. Ia akan mencoba menghubungi keluarga dan teman terdekatnya.

"Sudah ditelepon, tapi nomornya tidak aktif. Kami akan mendalaminya dan melakukan penyelidikan terkait keberadaan Dodi," ucapnya.

Tim Pemenangan Klaim Ahok Menggusur, tetapi Selalu Siapkan Solusi

Suasana pembongkaran rumah warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung terkait upaya normalisasi, dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.

JAKARTA, Juru Bicara Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Miryam S Haryani, menjawab kritikan sejumlah pihak yang mengatakan Gubernur DKI Jakarta itu adalah tukang gusur.
Miryam menuturkan, selama ini justru baru Ahok-lah sosok gubernur yang paling berani dalam melakukan penggusuran. Namun, dalam eksekusi di lapangan, Ahok selalu menyiapkan penggantinya berupa rumah susun terlebih dahulu sebelum menggusur.
Publik, lanjut dia, harus melihat data dan fakta terlebih dahulu. Sebab, penggusuran yang dilakukan Ahok semata-mata untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya.
"Kita semua teriak ingin Jakarta bebas banjir, tetapi ketika dilakukan relokasi malah tidak mau. Kan tidak logis yang begini," ujar Miryam melalui keterangan tertulis, Senin (3/10/2016).
Politisi Partai Hanura itu menambahkan, Ahok selalu memastikan ada solusi sebelum melakukan penggusuran. Namun, yang menjadi persoalan adalah penggantian yang diberikan tak selalu disampaikan ke publik.
"Sehingga seolah-olah hanya gusur sesuka hati saja," tuturnya.
Beberapa waktu terakhir sejumlah pihak gencar mengkritik bahwa Ahok adalah tukang gusur. Sebut saja aktivis Ratna Sarumpaet yang dalam beberapa kesempatan menyerang Ahok.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Amien Rais dalam khotbah shalat Idul Adha lalu juga turut menyinggung soal itu.
"Pilih yang jujur, yang cinta rakyat kecil. Yang bukan tukang gusur, bukan yang meladeni kepentingan pemodal," kata Amien.
Bahkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pada malam pengumuman bakal calon gubernur dan wakil gubernur, yang diusung Gerindra-PKS beberapa waktu lalu, juga membacakan sebuah puisi berjudul "Sajak Tukang Gusur".
Puisi yang dibacakan Fadli tentang masalah penggusuran di Jakarta. Fadli mendapat sambutan cukup meriah dari pendukung PKS dan Gerindra yang hadir pada acara itu.

Tiga Anggota Keluar TNI dan Ikut Pilkada, Panglima Anggap Itu Fenomena Menarik

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (23/9/2016).

JAKARTA,  Di era reformasi, proses demokrasi semakin berjalan yang ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat untuk memilih kepala daerahnya melalui pilkada.
Kepala daerah terpilih pun tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat sipil. Di antara mereka, ada pula yang datang dengan latar belakang militer atau pernah jadi tentara.
Sebut saja Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, yang sempat menjadi mayor di TNI AD. Meski sudah menyatakan tidak akan maju dalam pilkada 2017, nama Yoyok masih dianggap potensial.
Selain itu, ada juga Kolonel CKM Dr H Ismi Purnawan, yang sempat mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bangka Belitung ke Sekretariat DPD PDI Perjuangan, meski kemudian tidak dimajukan oleh PDI-P.
Adapun kabar yang paling mengejutkan adalah saat Mayor TNI Inf Agus Harimurti Yudhoyono diumumkan menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta bersama Sylviana Murni oleh koalisi Partai Demokrat bersama PPP, PAN, dan PKB.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, jumlah anggota TNI yang kemudian keluar karena ikut pilkada hanya sedikit. Namun, tetap saja hal itu menjadi fenomena menarik.
"Personel TNI ada 400.000 orang. Ini kan hanya tiga, jadi hanya sekian persen. Mungkin ini hanya pilihan saja," ujar Gatot dalam acara "Satu Meja" yang disiarkan oleh Kompas TV, Senin (4/10/2016) malam.
"Tapi ini juga tergelitik, kenapa ambil dari TNI, kok bukan dari kader partai politik," kata dia.
Menurut Gatot, TNI memahami bahwa tiga orang tersebut merupakan pengecualian. Gatot mengatakan, Yoyok merasa sebentar lagi akan pensiun hingga kemudian beralih ke jalur politik.
Kemudian, meski gagal mendaftar ke KPUD Bangka Belitung, Ismi masih memiliki keahlian lain, yakni menjadi dokter.
Sedangkan Agus, jika gagal dalam Pilkada DKI Jakarta, ia dapat masuk menjadi pengurus Partai Demokrat.
"Mau jadi ketua partai bisa juga. Kemudian 2019 tinggal kita lihat saja, mendukung presiden yang calon terpilih, bila mendukung presiden bisa jadi menteri. Tapi yang lainnya enggak punya apa-apa, mau jadi apa," ucap Agus.
Dalam kesempatan itu, Gatot juga menyayangkan mundurnya Agus dari militer. Menurut dia, Agus merupakan salah satu anggota terbaik di TNI.
"Agus Harimurti dari akademi militer. Dari dia lulus sampai sekarang belum ada yang mengalahkan prestasinya," ujar Gatot.
Gatot mengaku dengan berat hari mengizinkan Agus memilih hak politiknya setelah membuat surat pengunduran diri. Setelah itu, Agus, tidak bisa kembali ke dalam dunia militer.

Polisi Tangkap Komplotan Begal Bermodus Tabrak Adik

MEDAN, - Kepolisian menangkap tujuh anggota komplotan begal di Kota Medan yang dalam kejahatannya mengancam korban sebagai pelaku tabrak lari terhadap adiknya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting di Medan, Senin (3/10/2016), mengatakan, tujuh anggota begal itu adalah CIM (24), BSS (30), AS (27), SP (30), KA (31), APT (34), dan YA (25).

"Mayoritas anggota begal tersebut merupakan residivis dan pernah ditahan dalam berbagai kasus kejahatan," sebutnya.

Penangkapan tujuh anggota komplotan begal tersebut dilakukan setelah mengumpulkan informasi, termasuk keterangan dari sejumlah korban.

"Para pelaku merupakan satu kelompok melakukan kejahatan dengan cara menghentikan korban dan menuduhnya telah menabrak adik salah seorang pelaku. Setelah itu, komplotan begal tersebut mengambil paksa sepeda motor yang sedang dikendarai korban," jelasnya.
Polisi menangkap lima pelaku dari lima lokasi yang berbeda.
Dari pengembangan, polisi  menangkap dua anggota lain komplotan begal tersebut. Salah seorang pelaku CIM alias Gondrong mencoba melarikan diri dan tidak menghiraukan tembakan peringatan sehingga dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki.

Dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti seperti satu unit mobil, enam unit sepeda motor, empat telepon genggam, tiga unit televisi, satu unit laptop, serta uang dengan mata uang dollar AS dan ringgit Malaysia.

Dalam pemeriksaan polisi, diketahui komplotan begal tersebut telah melakukan kejahatan sebanyak 72 kali di berbagai lokasi di wilayah hukum Kota Medan dan sekitarnya.

Kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mencari pelaku dan barang bukti lain, termasuk penadah sepeda motor hasil curian yang identitasnya telah diketahui.

Pendukung Lulung Nyatakan Dukung Agus-Sylviana pada Pilkada DKI

 Para relawan Abraham Lunggana yang tergabung dalam kelompok Suka Haji Lulung.

JAKARTA,  Relawan pendukung Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana sudah menentukan arah dukungan mereka pada Pilkada DKI 2017.

Kelompok yang menamakan diri "Suka Haji Lulung" itu akan mendukung pasangan bakal cagub dan cawagub, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

"Kami relawan Suka Haji Lulung menyatakan sikap dalam waktu dekat akan memberikan dukungan resmi terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 2017 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni," ujar Ketua Relawan Suka Haji Lulung, Aliet Kultizar, melalui keterangan tertulisnya, Senin (3/10/2016).

Aliet mengatakan kelompok relawan Suka Haji Lulung sudah memiliki jaringan hingga ke tingkat RW. Kata dia, semua relawan yang berada di tiap tingkat akan membantu memenangkan Agus dan Sylviana Murni.

"Kami siap memenangkan pasangan Agus-Sylvi," ujar Aliet.

Sebelumnya, kelompok relawan tersebut mendukung Lulung untuk menjadi calon gubernur. Namun, pada akhirnya Lulung tidak dicalonkan oleh PPP dan partai lainnya.

Kini, PPP berkoalisi dengan Partai Demokrat, PAN, dan PKB, untuk mengusung pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kenapa Yusril Tetap Penting di Pilkada DKI Jakarta?

Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, saat wawancara di kantor redaksi Kompas.com, Jakarta, Selasa (5/4/2015). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan gagasannya mengenai Jakarta.

Yusril Ihza Mahendra benar. Ketika mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini berujar, "Jangan mudah mempercayai orang", kita mengiyakannya. Yusril benar.
Kebenaran ujaran Yusril itu sahih karena bertumpu pada pengalaman terbarunya.
Berbulan-bulan berjuang dengan segala upaya merontokkan elektabilitas petahana, di akhir perjuangannya di bulan kedelapan, harapan yang erat dipegangnya ternyata kosong belaka.
Memang tidak cukup jelas siapa yang kemudian tidak dipercayai Yusril dalam kasus ini.
Yusril hanya menyebut, setelah perjuangannya selama delapan bulan membuat elektabilitas petahana melemah, tiba-tiba di tikungan ada orang lain yang mulai ambil start.
 

Yusril "tidak mudah mempercayai orang" setelah tiga partai politik, yang semula memberinya harapan, balik badan di tengah malam. Harapan Yusril kepada tiga partai politik itu terbukti kosong di hari terakhir pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Janji yang menumbuhkan harapan tidak sesuai realita.
Tiga partai itu adalah Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Hingga seminggu sebelum harapannya ternyata kosong, Yusril masih yakin dengan janji pencalonan.
Dini hari saat sebagian besar warga Jakarta terlelap tidur, di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, tiga partai itu ditambah Partai Amanat Nasional mengumumkan nama lain.
Ini yang mungkin dimaksud Yusril sebagai tikungan atas upaya gigihnya selama delapan bulan.
Nama lain itu adalah Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning Mayor (Inf) Agus Harimurti Yudhoyono. Anak sulung SBY ini dipasangkan dengan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni.
Setelah mengumumkan Agus-Sylvi, Yusril tidak disebut-sebut lagi. Namanya seperti tidak dikenali dan hilang bersamaan dengan pekatnya dini hari.
Ahok hitung Yusril
Diakui atau tidak, kehadiran dan kegigihan Yusril saat semua partai politik kebingungan mencari calon penantang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok cukup merepotkan petahana.
Dari semua calon yang mengemuka saat itu, Ahok beberapa kali menyebut Yusril sebagai penantang paling tangguh. Ia menyebut Yusril layak diperhitungkan dan ditakuti.
Ungkapan Ahok bukan tanpa dasar. Sejumlah pengalaman jadi pijakan.
Kita masih ingat bagaimana pernyataan Yusril sebagai pakar hukum tata negara membuat Ahok yang semula ingin maju lewat jalur independen berpikir ulang. Kejelian Yusril melihat kelemahan lawan mengikis rasa percaya diri Ahok yang kerap berlebihan.
Pernyataan Yusril tentang pengumpulan dukungan lewat kartu tanda penduduk (KTP) tidak sah jika hanya menyebut calon gubernur adalah salah satunya.
Ahok mendengar dengan seksama apa yang dikemukakan Yusril. Kepada KPUD Jakarta, Ahok lantas berkonsultasi yang berujung pada perubahan formulir yang diedarkan "Teman Ahok".
 

Berdasar pernyataan Yusril yang dikemukakan medio Februari 2016 ini, Ahok dan "Teman Ahok" mengulang dari nol pengumpulan fotokopi KTP dengan menyertakan nama calon wakil gubernur. Karena pernyataan Yusril ini, muncul nama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budihartono.
Oleh "Teman Ahok", nama Heru lantas dicetak dalam kolom nama wakil gubernur saat mencari dukungan untuk maju secara independen. 
Kita semua tahu, drama "Teman Ahok" soal calon independen ini berakhir lantaran risiko gagal yang besar jika dilanjutkan.
Teman (lama) Ahok yang tergabung dalam Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar pasang badan dengan menyediakan tiket untuk pencalonan Ahok di jalur partai politik.
Drama tiga Teman Ahok ini juga kemudian berakhir setelah PDI-P tampil sebagai penyedia tiket untuk pencalonan Ahok. Tiga Teman Ahok dan "Teman Ahok" lantas ikut serta mendukung pencalonan Ahok oleh PDI-P itu.
Heru yang disebut-sebut sebagai calon wakil gubernur independen otomatis hilang. Oleh PDI-P, Ahok dipasangkan dengan wakilnya saat ini yaitu Djarot Saiful Hidayat.
Mickey Mouse tersenyum
Kegigihan Yusril tidak berhenti pada kritik soal pengumpulan fotokopi KTP yang ternyata benar.
Tidak lama setelah Ahok dan "Teman Ahok" mengikuti apa yang dikatakan Yusril, popularitas Yusril meningkat. Sisi lain Yusril yang tidak banyak diketahui publik juga mengemuka dan memikat.

Yusril Ihza Mahendra tampak mengenakan kaus Mickey Mouse dalam foto yang diunggahnya di Facebook.

Kita masih ingat bagaimana sosial media ramai mempercakapkan Yusril yang berbeda. Pengacara yang terkenal serius dan dan jarang tersenyum ini tampil tersenyum di tengah-tengah pasar dengan kaus bergambar Mickey Mouse tersenyum.
Sosok Yusril yang kompak dengan anak perempuannya tergambar dari kaus yang dikenakan. Sisi lain ini muncul dan menarik perhatian lantaran memiliki nilai berita: popularitas atau ketenaran dan keganjilan atau keunikan.
 

Sosok Yusril yang jarang tersenyum, cenderung murung dan bikin bete orang di sekitarnya terkikis. Modal untuk lebih banyak disukai mulai mengemuka. Yusril ternyata bisa tersenyum, tertawa, dan bikin ceria orang di sekitarnya. Yusril berubah. Atau lebih tepatnya, cara kita melihat Yusril mulai berubah karena lebih banyaknya perhatian kita yang tercurah.
Saat terjadi konflik antara warga dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait kawasan Luar Batang, Yusril juga tampil di depan.
Kesan pengacara yang hitung-hitungan dan mematok tarif mahal tidak ditemukan.
Yusril merasa iba lantaran didatangi warga Luar Batang yang membutuhkan bantuan hukum. Yusril mengaku tetap akan membela warga yang datang meskipun tidak ada pilkada. Kemuliaan etika profesi sebagai pengacara dinyatakan.
Pada posisi ini, popularitas Yusril sebagai penantang Ahok meningkat. Peningkatan ini dibarengi dengan tingginya elektabilitas Yusril dibandingkan dengan para penantang Ahok seperti Sandiaga Uno berdasarkan survei yang dilakukan Charta Politika.
 

Mengetahui apa yang dilakukannya berdaya guna, upaya gigih Yusril untuk melucuti elektabilitas petahana tidak surut. Perlawanan dilakukan di semua arena yang memungkinkan. Awal Agustus 2016, saat Ahok mengajukan uji materi (judicial review) perihal cuti kampanye di Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), Yusril mengajukan diri sebagai pihak terkait.
Seperti Ahok yang potensial menjadi cagub, Yusril mengajukan diri sebagai pihak terkait lantaran potensial juga menjadi cagub. Harapannya masih menyala-nyala berdasar pada komunikasi politiknya dengan para petinggi partai politik yang memberi janji.
Namun, setelah dipotong di tikungan saat dini hari, Yusril mundur sebagai pihak terkait di MK.
Karena tidak menjadi cagub, Yusril sadar tidak lagi memiliki legal standing untuk maju sebagai pihak terkait atas uji materi yang diajukan Ahok.
Agar tidak kecewa
Yusril pasti kecewa dengan keputusan para petinggi partai politik yang semula menumbuhkan harapan di dadanya. Ungkapan kekecewaan itu mengemuka setelah pengumuman di Cikeas dan tidak ada disebut namanya.
Jangan mudah memercayai orang. Pelajaran ini digenggam erat-erat oleh Yusril sebagai ganti harapan yang menguap dan memunculkan kecewa saat melihat realita.

 

Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dari kiri ke kanan: Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saeful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Tanpa Yusril, Jakarta kini memiliki tiga pasang calon yaitu Ahok-Djarot, Agus-Sylvi, dan Anies-Sandi. Pasangan terakhir dicalonkan Partai Gerindra dan PKS. Mirip Agus, Anies muncul tiba-tiba di tikungan juga. Meskipun tanpa Yusril, pelajaran yang dipetiknya setelah delapan bulan gigih berupaya bisa jadi landasan juga untuk warga Jakarta pemilik hak suara.
Jangan mudah memercayai orang juga para kandidat yang hendak memperebutkan Jakarta dengan buaian kata-kata semata. Cek kata-kata atau janji-janji mereka dalam realita agar kelak tidak terlalu kecewa.
Pengalaman Yusril adalah pelajaran amat berharga, juga buat warga Jakarta.

Ahok "Ngaku" Tak Pernah Bayar "Buzzer" Media Sosial

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, seusai upacara kesaktian pancasila, di Monas, Senin (3/10/2016).

JAKARTA,  Bakal calon gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku tak pernah membayar buzzer  yang beraksi di media sosial untuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Demikian juga saat ia mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2012. Basuki yang saat itu menjadi pendamping Joko Widodo mengaku tak pernah membayar buzzer .
"Mereka saja otomatis (bergerak di media sosial). Kalau saya lihat, gerakannya mirip kok sama dulu (saat Pilkada DKI Jakarta 2012)," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10/2016).

Berdasarkan pengamatan lembaga survei pemantau fenomena percakapan di media sosial, PoliticaWave.com, sementara ini, bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, memimpin dengan jumlah percakapan terbanyak dan net sentiment paling positif oleh netizen.
Ada 146.460 percakapan tentang Basuki-Djarot yang dihitung sejak 23 September 2016 hingga hari ini.
Net sentiment Basuki-Djarot sebesar 7.078 merupakan percakapan positif. Sementara itu, percakapan terbanyak kedua adalah tentang Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) dengan jumlah 62.584 percakapan.

Namun, net sentiment untuk Anies-Sandi sendiri justru hanya 2.981 percakapan positif, jauh di bawah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dengan perolehan net sentiment 6.207 percakapan positif.
Basuki mengaku enggan memusingkan hasil survei ini. "Kamu tanya pengamat deh, aku enggak begitu ngerti. Aku kerja saja sudah," kata dia.

Buka Pintu Air, Pekerja Tambak Hilang Diterkam Buaya

TANAH TIDUNG,  Mulla (30), seorang pekerja tambak di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, dilaporkan diserang oleh buaya ketika ia akan membuka pintu air sungai untuk mengairi tambak miliknya.
"Ada rekan korban yang melihat si Mulla ini diterkam buaya dan diseret ke sungai," kata Kepala Basarnas Balikpapan Hendra Sudirman, Senin (3/10/2016).
Peristiwa itu terjadi perairan Sungai Bankudulis Sesayap pada Sabtu (1/10/2016) pukul 21.30 Wita.
Badan SAR Nasional - Pos SAR Tarakan yang menerima laporan itu menurunkan tim untuk melakukan pencarian. Namun, hingga Senin sore, upaya pencarian belum membuahkan hasil.
"Hingga pukul 17.00 Wita pencarian pada H+1 atas korban belum juga membuahkan hasil. Untuk sementara operasi SAR dinyatakan ditutup dan dilanjutkan besok pagi," kata Hendar.
Untuk pencarian besok, tim SAR dari Basarnas Kota Tarakan yang dibantu tim SAR Polairud Tarakan dan warga masih akan fokus pencarian di sekitar lokasi kejadian.
"Estimasi titik koordinat pencarian kita di 03 24' 48.01" N - 117 22' 30.92" E di perairan Bandkukudulis," ujar Hendra.

Jika Tidak Menang pada Pilkada DKI, Bagaimana Karier Agus Yudhoyono?

Agus Harimurti Yudhoyono saat berpangkat Mayor (Inf), ketika itu menjabat Kepala Operasi Infanteri 17 Brigade Airbone Kostrad TNI AD. Foto diambil pada 21-11-2012.

DEPOK, Bakal calon gubernur DKI yang diusung Koalisi Cikeas, Agus Harimurti Yudhoyono, meninggalkan karier militernya untuk terjun ke dunia politik. Agus mengaku belum memikirkan masalah karier selanjutnya bila ia gagal dalam Pilkada DKI. "Nanti kita pikirkan lagi itu ya, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke TNI udah pasti itu kan. Nanti untuk di bidang apa, untuk di dunia yang baru, nanti kita lihat. Ya tetapi masih jauhlah, insya Allah ya," kata Agus, dalam jumpa pers berjudul "Di Balik Keputusan Agus Yudhoyono", di Raffles Hills, Cibubur, Depok, Jawa Barat, Senin (3/10/2016).
Putra sulung mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, ini juga belum memikirkan, seandainya gagal memenangi Pilkada DKI, apakah ia akan menjadi kader Partai Demokrat atau tidak.
"Nanti itu kita bicarakan ya," ujar Agus.
Agus mengaku bangga sempat berkarier di militer. Terlebih lagi, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Panglima Kodam Jaya mengapresiasi perjalanan kariernya di militer.
Ia merasa bangga sebab Panglima TNI menyebut, dirinya sebenarnya adalah kader yang disiapkan untuk pimpinan TNI pada masa depan.
"Bagi perwira TNI, itu suatu pencapaian luar biasa, itu penghargaan yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Pimpinan, apalagi bintang empat, Panglima TNI, mengatakan seperti itu," ujar Agus.

Namun, Agus melanjutkan, keputusan sudah ia ambil. Agus menyatakan, dia harus berpegang teguh dengan tujuannya.
"Itu yang bisa saya lakukan, tidak boleh rasa penyesalan karena itu akan membuat kawan-kawan yang semangat mendukung jadi lemah. Jadi degradasi morilnya. Itu tidak boleh saya tunjukkan kepada siapa pun," ujar Agus.

"Geruduk" Balai Kota, Pengemudi Go-Jek Ingin Ahok Jadi Mediator

Ratusan pengemudi Go-Jek melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10/2016). Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menjembatani permasalahan ini dengan manajemen PT Go-Jek Indonesia.

JAKARTA,  Ratusan pengemudi Go-Jek menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka menyambangi Basuki atau Ahok lantaran kecewa tuntutan tak ditanggapi oleh pihak manajemen PT Go-Jek Indonesia. Edi (31), salah seorang pengemudi Go-Jek, mengatakan, mereka tidak berniat untuk melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota. Namun, mereka berharap, Ahok dapat menjembatani pengemudi dengan manajemen.
"Di Kemang (kantor PT Go-Jek Indonesia) enggak dapat tanggapan. Siapa tahu Pak Ahok bisa ngomong dan PT Go-Jek bisa kasih tanggapan," kata Edi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10/2016).
Edi yang juga merupakan warga Bekasi itu mengaku kecewa dengan kebijakan manajemen untuk memberlakukan sistem performa. Jika performa turun, maka bonus pun tidak akan cair. Mereka berharap, manajemen dapat mengubah sistem ini.
"Sistemnya, pagi ini orderan dibiarkan, kami dipotong Rp 3.000. Kalau kami enggak ambil orderan, juga hilang Rp 3.000," kata Edi.
Pengemudi terancam terkena pemberhentian sepihak apabila tingkat penyelesaian order kurang dari 20 persen. Selain itu, pengemudi yang menolak order atau melakukan cancel akan dinilai mengalami penurunan persentase performa.
Waktu itu, pihak manajemen sudah menyanggupi tuntutan pengemudi dengan menghapus batas penyelesaian order kurang dari 20 persen. Pihak Go-Jek juga berjanji memperbaiki sistem yang dinilai masih banyak kekurangan.
Hingga pukul 16.10, ratusan pengemudi Go-Jek masih melakukan aksi di depan Balai Kota. Sementara itu, beberapa perwakilan masuk ke dalam Balai Kota dan ditemui oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta.

Istri Sanusi Ditanya soal Asal-usul Rumah dan Mobil yang Dibeli Suaminya

Mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/9/2016).

JAKARTA, Jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta bertanya mengenai asal-usul beberapa aset yang dibeli Mohamad Sanusi, terdakwa kasus suap penyusunan raperda tentang reklamasi di Teluk Jakarta, kepada istri Sanusi, yaitu Evelyn Irawan. Evelyn ditanya mengenai lahan dan bangunan rumah di Jalan Saidi, Kelurahan Cipete Utara, Kebayora Baru, Jakarta Selatan. Evelyn mengatakan, rumah itu dibeli keluarganya, bukan oleh Sanusi.
"Saya diskusi ke suami saya bahwa orangtua saya mau beli ini, bagaimana? Karena suami saya kerja di bidang properti jadi paham," kata Evelyn di Pengadilan Tipikor di Jalan Bungur Besar Raya, Senin (3/10/2016).
Evelyn mengatakan, keluarganya dan pemilik rumah sepakat pada harga Rp 16,5 miliar. Ayah Evelyn menyerahkan urusan pembayaran kepada Evelyn.
"Papi saya enggak mau ribet. Jadi setelah deal harga, pembayaran segala macam sama saya. Tapi saya minta tolong ke suami saya soal pembayarannya karena soal legal saya kurang paham," kata Evelyn.
Evelyn mengatakan, Sanusi yang mengatur pembayaran secara bertahap hingga lunas.
Evelyn kemudian ditanya tentang asal-usul mobil Audi A5 2.0 TFSI AT tahun 2013 dengan nomor polisi B 22 EVE. Evelyn mengatakan, mobil itu dibeli Sanusi untuk dia gunakan sehari-hari.
Dia bercerita, mobil itu dibeli ketika Sanusi mengajak dia dan anaknya jalan-jalan ke sebuah pameran mobil di pusat perbelanjaan di kawasan Senayan. Di sana Sanusi membayar uang muka untuk mobil Audi seharga sekitar Rp 500 juta itu.
Evelyn mengaku tidak mengetahui dari mana uang tersebut.
"Saya enggak tanya. Saya berpikir pasti suami saya punya simpenan sendiri. Kalau suami sudah antar istri ke pameran mobil, pasti dia punya rejeki lebih," kata Evelyn.
Namun, mobil tersebut dibeli atas nama orang lain.
Jaksa juga bertanya mengenai mobil Jaguar tipe XJL 3.0 V6 A/T tahun 2013 dengan nomor polisi B 123 RX.
Evelyn mengatakan, mobil Jaguar dan Audi dibeli dalam waktu yang berdekatan. Namun, dia tidak tahu asal-usul dana untuk membeli mobil-mobil tersebut.
"Suami saya hanya bilang, 'Mobil Jaguar bagus juga ya'. Pas saya lihat fotonya ya memang bagus. Masalah suami saya niat beli atau tidak, dia enggak cerita. Jadi tahu-tahu mobilnya sudah ada," kata Evelyn.
Sanusi didakwa telah menerima suap sebesar Rp 2 miliar secara bertahap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Suap tersebut terkait pembahasan raperda tentang reklamasi.
Sanusi juga didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang sekitar Rp 45 miliar. Uang tersebut digunakan untuk pembelian tanah, bangunan, serta kendaraan bermotor.

Sanusi Mengaku Kaget Staf Pribadinya Gunakan Istilah "Kue" untuk Minta Uang

Mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/9/2016).

JAKARTA, Terdakwa kasus dugaan suap Raperda reklamasi, Mohamad Sanusi, tidak membantah keterangan keponakan sekaligus staf pribadinya, Gerry Prasetya, yang bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (3/10/2016). Sanusi hanya mengaku kaget dengan istilah "kue" yang digunakan Gerry sebagai pengganti kata uang.
"Cuma masalah 'kue' saja. Ngapain bilang 'kue', bilang saja uang saya mana," ujar Sanusi dalam sidang.
Ia menanggapi kesaksian Gerry yang mengaku dua kali diminta Sanusi untuk meminta uang kepada Trinanda Prihantoro, asisten pribadi mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land.
Kepada Trinanda, Gerry mengatakan bahwa Sanusi meminta "kue" lagi.

Sementara itu, menurut Sanusi, uang tersebut sudah menjadi komitmen antara dia dan mantan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja.
Uang itu merupakan pemberian Ariesman untuk membantu Sanusi mencalonkan diri pada Pilkada DKI 2017.
Sanusi mengatakan, tujuan pemberian uang itu memang hanya diketahui oleh dia dan Ariesman. Gerry dan Trinanda tidak tahu.
Dia pun membantah bahwa uang itu terkait Raperda reklamasi.
"Saya juga kaget. Jelas-jelas ada komitmen saya dengan Ariesman mau bantu saya pilkada. Ini juga enggak ada hubungannya dengan reklamasi. Usulan saya saja tidak masuk kok," ujar Sanusi.

Adapun Sanusi didakwa menerima suap sebesar Rp 2 miliar secara bertahap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
Suap tersebut terkait pembahasan raperda tentang reklamasi. Selain itu, Sanusi didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sekitar Rp 45 miliar.
Uang tersebut digunakan untuk pembelian tanah, bangunan, serta kendaraan bermotor.

Lagi, Ruhut Dilaporkan Ke MKD DPR

Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul

JAKARTA,  Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menindaklanjuti laporan Ach Supyadi, seorang advokat dari unsur masyarakat yang melaporkan Anggota Komisi III Ruhut Sitompul karena dugaan pelanggaran kode etik. Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding mengatakan, Ruhut dilaporkan terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kode etik DPR.
Ruhut dianggap menggunakan kata-kata yang kurang elegan di ruang publik di dalam akun Twitter-nya.
"Tadi dalam rapat pleno MKD, semua anggota secara bulat menyepakati agar kasus ini ditindaklanjuti dalam kaitan pelanggaran kode etik," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Sudding menambahkan, pelapor juga menyertakan screenshot Twitter ke MKD dan memastikan akan menghadirkan saksi-saksi terkait.
Dulu, pelapor sempat melaporkan Ruhut ke Bareskrim Polri dan menyampaikan tembusannya ke MKD. Namun, laporan yang saat ini akan ditindaklanjuti MKD ditujukan langsung oleh Pelapor.
Sidang MKD terkait kasus ini akan dimulai Senin pekan depan (10/10/2016). Jika dianggap terbukti, kata Sudding, maka akan dibentuk panel sebab sanksinya akan terakumulasi dengan sanksi pelanggaran yang dilakukan Ruhut sebelumnya.

"Minggu depan hari Senin kami akan mendengarkan keterangan pihak pengadu sekaligus juga kami akan memanggil saksi ahli IT dan juga saksi ahli pidana dan berikutnya kita akan mendengarkan keterangan pihak-pihak," tutur Politisi Partai Hanura itu.
Ruhut pada akhir Agustus lalu dijatuhi sanksi ringan oleh MKD karena telah dianggap melakukan pelanggaran etika. Pelanggaran etika terbukti dilakukan Ruhut dalam rapat kerja komisi dengan Kapolri yang memelesetkan kepanjangan HAM sebagai "Hak Asasi Monyet".
Dicopotnya Ruhut dari posisi Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat pada saat itu salah satunya juga ditengarai karena hasil sidang etik yang dilakukan MKD.

Ratna Sarumpaet: Anies Baswedan Ngerti Enggak Arti Kata Menggusur?

Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet, LBH Jakarta, beserta sejumlah warga Pasar Ikan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Warga mengajukan gugatan kelompok atau class action terhadap penertiban yang dilakukan Pemprov DKI, Senin (3/10/2016)

JAKARTA,  Ratna Sarumpaet mempertanyakan pernyataan bakal calon gubernur DKI Anies Baswedan terkait penggusuran di Ibu Kota. Anies menyatakan bahwa dia tidak bisa memastikan dalam kepemimpinannya nanti tidak ada penggusuran permukiman penduduk di Jakarta. Ratna mengatakan, harusnya Anies paham makna penggusuran sebelum mengeluarkan pernyataan tersebut.
"Menggusur itu adalah kata, makanya harus diajak bicara. Anies nih ngerti enggak munculnya kata menggusur itu ketika relokasi tidak dilakukan dengan benar," ujar Ratna saat mendampingi warga Pasar Ikan yang mengajukan gugatan "class action" di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).
Ratna meminta agar Anies benar-benar memahami makna penggusuran yang saat ini tengah menjadi keresahan warga Ibu Kota.
"Kalau relokasi yang dimaksud Baswedan, menggusur adalah mendatangkan tentara, salah dia, mendingan enggak usah nyalon. Kalau dia bilang pasti ada relokasi karena sedang membangun, itu saya mengerti," ujar Ratna.
Senin siang, sejumlah warga Pasar Ikan, bersama aktivis perempuan Ratna Sarumpaet dan LBH Jakarta mengajukan gugatan "class action" terhadap Pemprov DKI, Pemkot Jakarta Utara, Polri, dan TNI.
Isi gugatan tersebut yaitu menuntut keempat instansi tersebut memberikan ganti rugi terhadap penertiban yang telah dilakukan. Permukiman warga Pasar Ikan dibongkar Pemprov DKI pada pertengahan April 2016.

Pelaku Pembunuhan di Depok Ditangkap, Diduga Bermotif Klenik

DEPOK,  Dua orang yang diduga pelaku pembunuhan terhadap dua pria yang mayatnya ditemukan di Limo, Depok, Sabtu (1/10/2016) pagi, akhirnya dibekuk polisi.

Kedua pelaku dibekuk oleh Petugas Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Lampung di jalur lintas timur (jalintim), Lampung Timur, Minggu (2/10/2016) pagi.

Petugas PJR menghadang kedua pelaku yang kabur dengan mobil Toyota Avanza warna putih B 2963 TFT atas nama Lastri dengan tulisan 'ojo dumeh'.

Satu dari dua pelaku yang ditangkap adalah Anton Hardianto (52), warga Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Anton diduga otak kasus pembunuhan ini.

Kasat Reskrim Polresta Depok Komisaris Teguh Nugroho membenarkan telah ditangkapnya dua pelaku yang diduga pembunuh dua pria yang mayatnya ditemukan di Limo, Depok, Sabtu pagi, di Lampung Timur.

Penangkapan dilakukan setelah pihaknya berkordinasi dengan Ditlantas Polda Lampung Timur.

"Sudah kami tangkap, namun masih kami kembangkan. Apakah ada pelaku lainnya termasuk motif pembunuhan," kata Teguh, kepada Warta Kota, Senin (3/9/2016).

Menurut Teguh, dari hasil pemeriksaan sementara diketahui motif pembunuhan berlatar belakang praktek perdukunan untuk menarik emas serta benda pusaka, secara gaib.

Dimana kata dia salah satu pelaku yakni Anton adalah seorang paranormal yang mengaku bisa mendatangkan emas dan benda pusaka secara gaib. Modusnya, kedua korban harus menyetor uang terlebih dahulu.

"Dari saksi-saksi yang kami periksa, ada informasi bahwa keduanya diduga dibunuh saat diajak ritual," kata Teguh.

Setelah itu, kedua korban dibuang di dua tempat terpisah di Limo, Depok, Sabtu.

Teguh menyatakan pihaknya sudah mengamankan sejumlah barang bukti berupa emas batangan dari rumah Anton.

"Kami masih dalami lagi kasus ini, untuk mengungkap semuanya," kata Teguh.

Seperti diketahui dua mayat pria tanpa identitas, ditemukan di saluran air di dua lokasi di Kecamatan Limo, Depok, Sabtu pagi, dalam waktu hampir bersamaan.

Identitas dua mayat pria itu akhirnya terungkap setelah polisi mencocokkan sidik jari korban dengan data base perekaman e-KTP.

Dari hasil otopsi, keduanya juga diduga merupakan korban pembunuhan karena terdapat luka lebam di perut dan leher.

Untuk mayat pria yang ditemukan di saluran air penghubung, selebar 1 meter di Jalan Pertanian Raya, RT 05 RW 04, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, diketahui adalah Shendy Eko Budianto.

Shendy tercatat kelahiran Jakarta 23 Januari 1989 atau berusia 27 tahun. Ia tercatat beralamat di Jalan Pencil RT 02, RW 03, Desa Wuryorejo, Wonogiri, Jawa Tengah dan berprofesi sebagi pengemudi taksi online.

Dari hasil otopsi ditemukan ada luka lebam di perutnya yang melukai hingga ulu hati. Diperkirakan itu adalah luka bekas pukulan.

Untuk temuan mayat pria di di Jalan Makam Kopo, RT 09, RW 09, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Depok, diketahui, adalah Ahmad Sanusi, pria kelahiran Wonogiri, 24 Oktober 1996 atau 20 tahun.

Ahmad tercatat beralamat di Jalan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur dan bekerja di salah satu perusahaaan pemborong. Hasil otopsi menunjukkan ada luka bekas cekikan di lehernya.

"Sejak Pak Harto Podiumnya Merah Putih, Baru Kali Ini Diprotes..."

Presiden Joko Widodo saat memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2016 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

JAKARTA, Warna merah putih podium presiden saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan baru digunakan pada tahun ini. Kepala Bagian Umum dan Kerja Sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wawan Yogaswara mengatakan, format podium itu telah berlangsung sejak era Orde Baru.
Ia menanggapi komentar politisi Demokrat Roy Suryo yang mempertanyakan podium merah putih yang digunakan Presiden Joko Widodo pada acara tersebut.
"Sejak zaman Pak Harto, podiumnya memang warna merah putih, tapi baru kali ini diprotes," ujar Wawan saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (3/10/2016).

Wawan mengatakan, publik dapat melihat sendiri dokumentasi peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang didokumentasikan pada setiap era.
"Kami punya dokumentasinya, lengkap. Dari zaman Pak Harto, Habibie, Megawati, sampai Pak Jokowi yang tahun lalu," ujar Wawan.

 

Susilo Bambang Yudhoyono memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (1/10/2013) pagi.

Ia tidak mengetahui pasti dasar hukum warna merah putih pada podium karena hanya meneruskan dari kebiasaan sebelumnya.
Namun, ia menegaskan, kain dan karpet berwarna merah putih pada podium itu bukan termasuk kategori bendera RI.
"Memang jika dilihat seperti bendera Merah Putih, tapi sebenarnya Presiden berpijak pada karpet merah. Hanya di bawah karpet merah itu kami lapisi dengan kain putih yang lebar," ujar Wawan.
Meski demikian, Wawan tidak mempersoalkan Roy Suryo yang mempertanyakan warna podium Presiden tersebut.

"Bagi kami, mungkin itu masukan saja. Kami akan terima dengan baik," ujar Wawan.
Roy mempertanyakan hal itu melalui akun Twitter-nya @KRMTRoySuryo, Minggu (2/10/2016) malam.
"Tweeps, Apa tidak ada yg mengkoreksi Podium Upacara ini? Dasar Merah Putih?" tulis mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Roy juga menyertakan tautan gambar Presiden Jokowi sedang dalam posisi hormat di atas podium berwarna merah dan putih.
Foto itu diakuinya diambil dari salah satu media online nasional.
Beragam komentar mengiringi unggahan Roy. Menariknya, ada netizen yang mengunggah foto SBY ketika memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tempat yang sama pada 2013 silam.
Foto itu juga diambil dari pemberitaan media. Di dalam foto itu, terlihat Presiden SBY sedang dalam posisi hormat.
Podium tempat berpijak SBY juga tampak berwarna merah dan putih, sama persis seperti podium Presiden Jokowi.

Ahok Tanggapi Anies dengan Bilang Warga Jakarta Butuh Aksi Nyata, Bukan Teori

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat wawancara bersama wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, ide normalisasi sungai melalui program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sudah terlontar sejak Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Kesepakatan kontrak program itu dengan Bank Dunia dilaksanakan pada kepemimpinan Fauzi Bowo alias Foke.
"Tapi, siapa yang eksekusi? Itu saya sama Pak Jokowi (mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10/2016).
Ahok menyampaikan hal ini untuk menanggapi pernyataan bakal calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies sebelumnya menyebut program kali bersih di Jakarta sudah ada sejak pemerintahan Foke.
 

"Biasalah Pak Anies, namanya calon gubernur kan dia bukan petahana. Mungkin dia enggak tahu data, jadi mungkin tim suksesnya cari data juga salah. Jakarta itu enggak butuh program, teori-teori, warga butuh eksekusi dan tindakan nyata," kata Ahok. Proyek pembersihan sungai di Jakarta, menurut Anies, merupakan realisasi dari JEDI pada tahun 2008 dengan negosiasi pinjaman dari Bank Dunia. Namun, proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terganjal dua peraturan pemerintah tentang pinjaman.
Proyek pembersihan sungai baru bisa dimulai pada Maret 2012 setelah pemerintah pusat menerbitkan dua peraturan pemerintah baru terkait pinjaman Bank Dunia. Kemudian proyek JEDI dimulai oleh Jokowi pada tahun 2013. Proyek JEDI kemudian dilanjutkan Ahok.
Pinjaman itu sempat ingin dibatalkan karena Ahok menganggap target yang ditawarkan Bank Dunia terlalu lama. Namun, setelah negosiasi ulang, Bank Dunia menyatakan bahwa target itu dapat disesuaikan.
Program JEDI bertujuan untuk membenahi sistem drainase di Jakarta demi mengurangi dampak banjir tahunan dengan melakukan rehabilitasi dan pengerukan aliran sungai, saluran air, dan cekungan retensi. Sasarannya adalah perbaikan sungai, waduk, dan situ di Jakarta dan sekitarnya.

Ahok: Mungkin Pak Anies Tak Tahu, Sungai Bersih karena PPSU dan Petugas UPK Badan Air

Bocah bermain di aliran anak Sungai Ciliwung di Jalan Labu, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat, yang tampak lebih bersih dibanding sungai-sungai Ibu Kota pada umumnya, Selasa (17/5/2016). Sejak setahun lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengutus Petugas Pelayanan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) DKI membersihkan sungai-sungai di Ibu Kota.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyebut sungai di ibu kota kini bersih dari sampah berkat kinerja petugas dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta serta pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU). Basuki menjelaskan, sungai bersih bukan karena program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) seperti yang dikatakan oleh bakal calon gubernur, Anies Baswedan.
"Pak Anies, mungkin karena dia bukan petahana dia enggak ngerti, bahwa yang membersihkan dan menjaga sungai itu karena kami buat program PPSU dan petugas UPK (unit pelaksana kerja) Badan Air Dinas Kebersihan, mereka yang tungguin (mengawasi sungai)," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10/2016).
Selain itu, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta telah membuat sistem serta mengintegrasikan seluruh sungai di ibu kota dengan program Jakarta Smart City. Sehingga kebersihan sungai dapat terus diawasi.
Sama halnya seperti jalanan di Jakarta. Ia mengaku kini lebih mudah mengawasi pengerjaan berbagai program.
"Enggak ada cerita Foke (mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo) yang bikin jalan atau aspal gitu loh. Karena kami beli street sweeper (penyapu jalan) lebih banyak untuk menyedot debu jalan. Makanya saya kira Pak Anies mungkin dia enggak dapat informasi yang benar," kata Basuki.

Sebelumnya Anies mengatakan sungai bersih di Jakarta merupakan inisiasi Foke dengan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Proyek ini dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan.
Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan dua lainnya oleh Cipta Karya melalui bantuan dana Bank Dunia.
"Waktu kami dorong (warga) Bukit Duri atau Pasar Ikan (relokasi), kok marah-marah? Itu program JEDI loh, mengeruk dan memperdalam Pasar Ikan, itu program JEDI juga," kata Basuki.

Cerita Staf Pribadi Sanusi yang Minta "Kue" kepada Pengembang Reklamasi

M Yagari Bhastara Guntur alias Gerry hadir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, untuk menjadi saksi, Kamis (17/9/2015).

JAKARTA,  Staf pribadi Mohamad Sanusi, Gerry Prasetya, menceritakan pertemuannya dengan anak buah Ariesman Widjaja, Trinanda Prihantoro. Gerry menyampaikan ceritanya ketika menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Mohamad Sanusi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (3/10/2016). "Yang menelpon itu Pak Trinanda, bilang ngajak ngopi-ngopi. Pas pulang dititipkan tas. Dia bilang, titip buat Pak Sanusi," ujar Gerry yang juga merupakan keponakan Sanusi.
Trinanda merupakan asisten pribadi Ariesman Widjaja yang dulu merupakan presiden direktur PT Agung Podomoro Land. Ariesman dan Trinanda telah divonis atas kasus suap raperda reklamasi.
Gerry mengatakan pertemuan itu berlangsung di Central Park. Uang sebanyak Rp 1 miliar itu diberikan kepada Gerry dengan menggunakan tas hitam.
"Setelah itu saya telpon Pak Sanusi. 'Gerry sudah ketemu Pak Trinanda, terus bagaimana'," ujar Gerry.

Gerry mengatakan mereka berdua sepakat untuk bertemu di sebuah SPBU di Jalan Panjang. Dari Central Park, Gerry memesan kendaraan dengan aplikasi menuju ke SPBU itu. Gerry tiba lebih dahulu di SPBU daripada Sanusi.
Setelah Sanusi tiba, Gerry ikut masuk ke dalam mobil. Gerry mengaku awalnya tidak mengetahui apa isi tas itu. Dia baru tahu setelah Sanusi bertanya.
"Pak Sanusi tanya, isinya dollar atau rupiah? Ya saya bilang tidak tahu," ujar Gerry.
Setelah penerimaan uang yang pertama, Sanusi kembali meminta Gerry untuk menanyakan uang kepada Trinanda.
Atas inisiatif Gerry, dia menggunakan istilah "kue" sebagai pengganti kata uang. Dia mengatakan kepada Trinanda bahwa Sanusi meminta "kue" lagi.
"Supaya keren saja, Pak," ujar Gerry sambil tertawa kecil ketika ditanya Jaksa mengenai penggunaan istilah itu.
Gery mengaku tidak menyampaikan arti kata "kue" itu kepada Trinanda.

Namun, ternyata Trinanda mengerti dengan sendirinya bahwa yang dia maksud adalah uang. Penerimaan uang yang kedua juga dilakukan di Central Park. Kali ini, Gerry membawa tas miliknya untuk digunakan sebagai wadah uang.
Setelah itu, dia janjian dengan Sanusi untuk bertemu di Fx Senayan untuk mengambil uang itu. "Pak Sanusi datang, saya masuk ke mobil. Lalu terjadi kejadian penangkapan KPK itu," ujar Gerry.

Ahok Bakal Copot Seluruh Atribut Kampanye

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat wawancara bersama wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10/2016).

JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan akan mencopot seluruh atribut kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 yang saat ini marak terpasang di tiap sudut Ibu Kota. Basuki mengatakan, seharusnya alat peraga itu dipasang selama masa kampanye, atau mulai 28 Oktober hingga 11 Februari 2017 mendatang.
"Ada poster atau selebaran apapun yang merusak pemandangan kota Jakarta, kami mesti buka. Siapapun dia, semua kami buka," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/10/2016).
Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, tak bisa memberi sanksi apa-apa kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Sebab, pihak yang berwenang memberi sanksi adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Itu bukan urusan kami. Kami bukan penyelenggara pemilu," kata Basuki.
Pencabutan alat peraga kampanye yang dipasang sebelum waktu kampanye akan dilakukan berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengeluarkan aturan teknis terkait pemasangan alat peraga pasangan cagub dan cawagub di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada. Salah satu yang akan diatur adalah lokasi pemasangan alat peraga.
Khusus di Jakarta, spanduk-spanduk dukungan terhadap bakal cagub sudah mulai dipasang di beberapa lokasi. Spanduk tersebut dipasang di jalan umum yang banyak dilalui orang.

Taufik: Anies-Sandiaga Akan Membangun Tanpa Menyakiti

Ketua DPD Gerindra di DKI M Taufik dan bakal calon Gubernur DKI Sandiaga Uno, mendatangi Masjid Luar Batang di Jakarta Utara. Pengumuman bakal calon wakil gubernur pendamping Sandiaga diundur karena partai koalisi, PKS menawarkan figur bakal calon wakil gubernur pendamping Sandiaga, Jumat (9/9/2016)

JAKARTA,  Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik menjanjikan, bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang diusung Partai Gerindra, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, akan senantiasa berkomunikasi dengan warga apabila terpilih nanti. Taufik mengatakan, komunikasi dengan warga akan dilakukan terkait kebijakan yang diambil, khususnya yang berkaitan dengan penertiban.
"Kami akan membangun tanpa menyakiti, makanya Anies itu pemimpin rakyat, makanya rakyat menghargai. Kalau pemimpin adalah "pemimpin gedung" (mengutamakan pembangunan), rakyat jadi enggak penting," ujar Taufik saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).

Pernyataan Taufik tersebut juga untuk menanggapi gugatan "class action" yang diajukan warga Pasar Ikan terhadap Pemprov DKI, Pemkot Jakarta Utara, Polri, dan TNI.
Gugatan tersebut diajukan terkait pembongkaran permukiman warga yang terjadi pertengah April 2016.
Tagline "membangun tanpa menyakiti" yang kerap dilontarkan pasangan Anies-Sandiaga, kata Taufik, mengandung makna bahwa pasangan ini akan melakukan perencanaan yang matang jika ingin melakukan penertiban.
Taufik menilai, kebijakan yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Punama atau Ahok dilakukan tanpa perencanan dan tidak memerhatikan nasib warga yang digusur.
"Saya sudah cek tiga bulan gratis (di Rusunawa), bulan keempat dia (warga) diusir, makanya angka kemiskinan di Jakarta bertambah. Kalau mau digusur yang dialog, ada perencanaan yang matang, jangan kalau ingat gusur ya digusur," ujar Taufik.

Sebelumnya, Anies Baswedan, tidak bisa berjanji akan menghapus program penggusuran apabila ia terpilih kelak.
"Nol penggusuran itu saya rasa tidak akan ada yang berani berjanji. Tetapi semua harus dilakukan dengan baik," ujar Anies di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (2/10/2016).