Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik pejabat eselon II,
III, dan IV di lingkungan Pemprov DKI, di Balai Kota, Jumat
(27/11/2015).JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut banyak memecat pejabat di Suku Dinas Sosial. Pasalnya, lanjut dia, banyak oknum pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut yang berupaya memasukkan anggaran siluman.
"Waktu pembahasan KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran prioritas plafon
anggaran sementara), mereka itu ngeyel. Saya sudah suruh coret (program)
ya dicoret, makanya pakai e-planning biar enggak bisa bohong," kata
Basuki, di Balai Kota, Jumat (27/11/2015).
Basuki menegaskan tidak mau peristiwa anggaran siluman di Dinas Pekerjaan Umum terulang kembali. Pada November 2012 lalu, ada program yang sudah dipangkas, muncul kembali setelah APBD disahkan.
Saat ini, Pemprov DKI merancang anggaran menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting. Sehingga mudah diawasi.
"Kalau saya sudah suruh coret untuk pembahasan yang satu, anda tidak coret dan anda tidak membuka password komputer ya berarti enggak ada niat anda mencoret anggaran itu," kata Basuki.
Selain itu, Basuki menengarai para oknum ini meremehkan dirinya. Mereka mengira, Basuki tidak akan menyisir anggaran hingga tengah malam. Padahal, Basuki juga menginstruksikan stafnya untuk mengawasi anggaran.
"Kami lihat, dia (Sudin Sosial) buka (e-planning), tapi dihapus enggak? Enggak. Jadi waktu kami panggil dia, mereka ngeles angkanya, ngeyel. Ya sudah, kami ganti," kata Basuki.
Dengan begitu, Basuki memecat pejabat eselon III dan IV yang ada di Sudin Sosial. Basuki tidak memecat pejabat eselon II atau setingkat Kepala Dinas.
"Semalam dalam perjalanan, saya khawatir dinas punya anggaran terlalu besar. Saya khawatir pergantian pejabat itu jadi masalah serapan anggaran," kata Basuki.
Ada sebanyak 65 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI yang dilantik Basuki hari ini. Pejabat eselon II yang dilantik adalah Meri Ernahani sebagai Inspektur DKI Jakarta, Junaedi S sebagai Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Korpri, dan Sahat Parulian sebagai Asisten Deputi Gubernur bidang Industri dan Perdagangan DKI Jakarta.
Basuki menegaskan tidak mau peristiwa anggaran siluman di Dinas Pekerjaan Umum terulang kembali. Pada November 2012 lalu, ada program yang sudah dipangkas, muncul kembali setelah APBD disahkan.
Saat ini, Pemprov DKI merancang anggaran menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting. Sehingga mudah diawasi.
"Kalau saya sudah suruh coret untuk pembahasan yang satu, anda tidak coret dan anda tidak membuka password komputer ya berarti enggak ada niat anda mencoret anggaran itu," kata Basuki.
Selain itu, Basuki menengarai para oknum ini meremehkan dirinya. Mereka mengira, Basuki tidak akan menyisir anggaran hingga tengah malam. Padahal, Basuki juga menginstruksikan stafnya untuk mengawasi anggaran.
"Kami lihat, dia (Sudin Sosial) buka (e-planning), tapi dihapus enggak? Enggak. Jadi waktu kami panggil dia, mereka ngeles angkanya, ngeyel. Ya sudah, kami ganti," kata Basuki.
Dengan begitu, Basuki memecat pejabat eselon III dan IV yang ada di Sudin Sosial. Basuki tidak memecat pejabat eselon II atau setingkat Kepala Dinas.
"Semalam dalam perjalanan, saya khawatir dinas punya anggaran terlalu besar. Saya khawatir pergantian pejabat itu jadi masalah serapan anggaran," kata Basuki.
Ada sebanyak 65 pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI yang dilantik Basuki hari ini. Pejabat eselon II yang dilantik adalah Meri Ernahani sebagai Inspektur DKI Jakarta, Junaedi S sebagai Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Korpri, dan Sahat Parulian sebagai Asisten Deputi Gubernur bidang Industri dan Perdagangan DKI Jakarta.
No comments:
Post a Comment