Lasro yang Dulu Dipuji, Kini Diganti.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun usai dilantik di Lapangan Monas, Jumat (2/1/2014)

JAKARTA, Pujian tak melulu bersanding dengan keberuntungan. Terkadang, pujian hanya pemanis di balik fakta sebenarnya.

Lasro Marbun, mantan Kepala Inspektorat DKI Jakarta ini tak luput dari pujian. Bahkan dilontarkan langsung pimpinannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok'.

Memuji bagi Ahok, bukan perkara mudah. Butuh sederet keberhasilan untuk sekadar mendapat kata-kata 'saya suka' dan 'kerja bagus' dari Ahok.

Bagi Lasro, pemanis dari Ahok tak sekadar satu atau dua kali dicicipi. Nama Lasro kerap disanjung karena keberhasilan dalam menemukan anggaran ganda di Dinas Pendidikan DKI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 sebanyak Rp 2,4 triliun.

Belum lagi sederet keberhasilan Lasro, seperti penemuan data ganda penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahun 2013, hingga membenahi Dana Bantuan Operasional Pendidikan 2013 dengan indikasi kerugian daerah mencapai Rp 8,29 miliar.

Apakah keberhasilan itu cukup untuk Ahok? Jelas belum.

Ahok bercerita, Lasro masuk ke dalam lingkup yang membesarkan namanya merupakan rekomendasi langsung dari mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Saat itu, Ahok pun tak bisa berbuat banyak dan akhirnya setuju. Hingga akhirnya pilihan Jokowi pun mulai terbukti satu per satu. Lasro berhasil.

Namun, sepak terjarang Lasro tak melulu mulus. Dalam kisruh korupsi perangkat uninterruptible power supply (UPS) pada APBD-P 2014, Lasro bertanggung jawab atas pengadaan tersebut.

Sebab, saat itu Lasro bertindak sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Satu per satu mulai terbuka. Polisi mulai menetapkan dua tersangka, yakni anak buah Lasro di Dinas Pendidikan DKI. Keduanya bernyanyi dan kasus terus bergulir.

Lasro bersikukuh tak tahu menahu soal pengadaan UPS. Hingga akhirnya ia pun bebas dari pusaran korupsi tersebut.

Tak sampai di situ, giliran dua Anggota DPRD DKI periode 2009 - 2014 jadi tersangka. Salah seorang tersangka korupsi UPS, Alex Usman, tengah disidang.

Lasro pun hadir untuk bersaksi. Di bawah sumpah pengadilan, Lasro mulai berkicau. Dari Alex Usman ia pernah mendengar bahwa pengadan UPS merupakan perintah dari Sekretaris Daerah DKI, Saefullah.

Namun, 'Bang Ipul', sapaan Saefullah, membantah keras. Ahok mulai tak bergeming.

Lasro pun dianggap membohongi jika Saefullah benar terlibat dalam pusaran korupsi UPS tersebut. Sebab Lasro berulangkali menyebut bahwa ia kecolongan dalam pengadaan UPS.

Kegamangan Ahok memuncak. Setelah dipanggil ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ahok sempat dituduh auditor BPK melindungi beberapa pejabat dalam anggaran siluman dengan memberi pegawai negeri sipil (PNS) tersebut jabatan.

Ahok bergeming dan akhirnya membuktikan. Lasro dicopot dari jabatannya tepat pada Jumat (27/11/2015) kemarin.

Selain Lasro, Basuki juga mencopot jabatan Andi Baso Mappapoleonro. Saat pelaksanaan program siluman, Andi Baso merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

"Kemarin waktu saya diperiksa di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada kecenderungan mereka (auditor BPK) berpikir saya memberi jabatan ke mereka karena saya takut dan seolah-olah saya melindungi mereka. Makanya, sekarang saya mau buktikan, hari ini saya copot saja," kata Basuki di Balai Kota, Jumat.

Kini, Lasro resmi menjadi 'pengangguran'. Saat dicopot, Lasro tak ada di tempat. Lasro yang dulu dipuji, kini diganti....