Polisi Selidiki Penunggangan Massa Doa Bersama 2 Desember oleh Tersangka Makar

Elemen masyarakat dari berbagai kalangan saat melaksanakan shalat Jumat di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016). Masyarakat menggelar doa bersama serta mendoakan kesatuan Indonesia dan massa juga mendesak pihak terkait agar segera menuntaskan kasus dugaan penistaan agama.

JAKARTA,  Kepala Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan mengungkap sejumlah alasan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Juru Bicara FPI Munarman, dan Pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Bachtiar Nasir diperiksa polisi dalam kasus makar. Kata Hendy, ada dugaan penunggangan massa doa bersama yang bergerak bersama FPI dan GNPF oleh para tersangka makar.
"Kami akan coba menggali potensi itu (penunggangan massa)," kata Hendy di Mapolda Metro Jaya, Kamis (26/1/2017).
Hendy menyebut pihaknya masih mengurai benang merah antara aksi 2 Desember dengan upaya makar. Saat ini, pihaknya baru mengantongi dugaan 11 orang yang ditangkap pada 2 Desember 2016 itu ingin memanfaatkan momentum doa bersama pada 2 Desember 2016.
"Yang kami amankan 11 orang ini massanya sedikit. Kenapa di tanggal 2 Desember (mereka ingin) melakukan aksinya itu, ini masih kami tarik proses penyidikan dan tidak bisa kami ungkap, masih kami bangun semuanya," ujar Hendy.
Dari 11 orang yang ditangkap pada 2 Desember 2016, tujuh di antaranya disangka murni akan melakukan upaya makar. Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.
Hatta Taliwang juga belakangan disangkakan terlibat dalam kasus yang sama. Mereka dijerat dengan Pasal 107 jo Pasal 110 tentang Makar dan Pemufakatan Jahat. Dua lainnya, yaitu Jamran dan Rizal Khobar, diduga menyebarluaskan ujaran kebencian terkait isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA), dan makar.
Keduanya disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 55 ayat 2 KUHP.
Lalu, Sri Bintang Pamungkas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penghasutan masyarakat melalui media sosial, disertai dengan makar.

Sementara itu, Ahmad Dhani dalam penangkapan itu ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo. Dhani dijerat dengan pasal penghinaan terhadap penguasa, yakni Pasal 207 KUHP.

Purnawirawan TNI Minta Masyarakat Ikut Meredam Konflik

Kiri ke Kanan: Ketua II bidang organisasi PPAD Abdul Gani, Ketua I bidang kejuangan Soekarno, Ketua umun PPAD Kiki Syahnakri, Wakil Ketua PPAD Marchiano Norman, dan Sekretaris Umum PPAD Y B Wirawan dalam konfrensi pers yang digelar di Sekretariat PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menilai, situasi bangsa saat ini tengah tidak kondusif. Ketua umun PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, penilaian ini muncul karena melihat banyaknya konflik antar-agama, antar-etnis, dan berbagai konflik lainnya. 
"Situasi ini sangat tidak bagus, dalam konteks kesatuan bangsa, ikatan kebangsaan, situasi ini akan melonggarkan situasi kebangsaan," ujar Kiki, dalam konferensi pers di Sekretariat PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (26/1/2017).
Menurut PPAD, pemerintah harus bisa merespons situasi ini dengan baik. Jika tidak, konflik-konflik tersebut akan semakin luas dan sulit dikendalikan.
"Belakangan, kita akan menyesal karena berujung pada perpecahan bangsa," kata dia.
Kiki menyampaikan, PPAD juga mengimbau kepada masyarakat yang bertikai agar menahan diri dan tidak mudah terpancing emosi.
Selain itu, tidak mengumbar ujaran kebencian secara langsung maupun melalui media sosial.
"Ujaran itu yang mempertajam situasi konflik," kata dia.
Sebaliknya, lanjut Kiki, masyarakat sedianya menyampaikan ujaran-ujaran yang menenangkan dan meredam konflik yang berkembang.
Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan kabar hoax atau bohong yang berpotensi memecah belah bangsa.
"Alangkah baiknya jika dicek dulu berita ini benar atau hoax, kalau hoax jangan disebar. Kalau ada manfaatnya disebar, kalau tidak ada manfaat untuk apa disebar, kalau menajamkan konflik ya di-delete saja," ujar dia.

Korban Selamat akibat Kecelakaan Kapal di Johor 8 Orang

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam usai rapat koordinasi tingkat menteri, Jumat (11/11/2016).

JAKARTA,  Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan, hingga saat ini korban selamat dari kecelakaan kapal pembawa sejumlah WNI yang karam di Johor, sudah mencapai delapan orang. Sebelumnya, korban selamat masih terhitung enam orang.
"Korban selamat ditemukan sampai hari ini ada delapan orang. Kalau kemarin enam orang," ujar Retno saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
"Delapan orang terdiri dari seorang pria warga negara Malaysia, lima pria WNI, dua perempuan WNI," kata dia.
Ia melanjutkan, hingga saat ini ada tujuh jenazah yang berhasil diidentifikasi. Dua jenazah WNI pun siap dipulangkan. Pemulangan jenazah akan dilakukan Jumat (27/1/2017) besok. Jenazah akan dipulangkan ke Kupang dan Surabaya.
Retno menambahkan, dirinya masih menunggu hasil investigasi. Ia meyakini ada pihak yang mengorganisir kepergian para korban.
"Saya sangat setuju kalau orang yang ada di belakang kejadian ini ditindak," kata dia.
Sebuah kapal yang diduga membawa WNI untuk masuk ke Malaysia secara ilegal karam di wilayah perairan Tanjung Rhu, Mersing, Johor pada 23 Januari 2017.
Namun, sampai saat ini belum diketahui jumlah seluruh penumpang yang berada dalam kapal tersebut. Sedangkan korban tewas hingga saat ini baru diketahui sebanyak 14 orang.

Aparat Pemerintah Malaysia telah mengaktifkan tim SAR (search and rescue) untuk mencari kemungkinan korban lainnya.
Tim Satuan Tugas Perlindungan WNI KJRI Johor Bahru juga telah berada di lokasi untuk berkoordinasi dan memantau perkembangan pencarian korban.
Untuk penanganan korban kapal tenggelam, KJRI Johor Bahru telah membuka posko yang dapat dihubungi pada beberapa nomor telepon.
Adapun nomor itu adalah Koordinator Pelaksana Fungsi Konsuler KJRI Johor Bahru, Marsianda pada nomor ponsel +60177301424; Pelaksana Fungsi Pensosbud, Dewi Lestari pada nomor +60167901164; dan Liaison Officer Polri, Wino Sumarno pada nomor+60103665506.

Jokowi Ingatkan Guru soal Bahaya "Hoax" bagi Siswa

Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA, Presiden Joko Widodo meminta para guru mengenal bahaya media sosial terhadap peserta didik. Ia meminta para guru untuk menanamkan literasi dalam berinternet kepada muridnya. "Kita harus berikan perhatian serius terhdap perkembangan medsos yang pengaruhnya sangat dekat dan nyata dengan anak-anak kita," kata Jokowi, saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Dalam acara ini hadir para guru dari berbagai sekolah di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Hadir pula 2.844 siswa SD, SMP, SMA dari wilayah yang sama.
Jokowi mengatakan, media sosial memang bisa mendidik anak-anak apabila digunakan dengan benar. Namun, jika peserta didik tidak diberikan pemahaman, maka sosial media juga akan memunculkan dampak negatif.
Jokowi mencontohkan, banyaknya berita bohong atau hoax yang tersebar di media sosial belakangan ini.
"Hati-hati, kadang berita yang tersaji menampilkan seolah-olah kebenran di medsos. Padahal belum tentu hal yang tersampaikan dalam medsos itu benar, banyak hal yang bohong, tidak benar," ucap Jokowi.
"Jadi anak-anak harus menyaring mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang salah mana yang benar. Kalau tidak hati-hati menimbulkan dekonstruksi anak-anak dalam berpikir," kata dia.

KPK Periksa Gubernur Sulawesi Utara dan Sejumlah Anggota DPR Terkait E-KTP

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey.

JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Kamis (26/1/2017). Selain Olly, KPK juga memanggil beberapa anggota DPR RI untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi.

Selain Olly, KPK juga memanggil anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung, anggota Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng, dan mantan anggota DPR, Mirwan Amir.

KPK juga memanggil pengelola dokumen alat ukur dan pemetaan seksi survei pengukuran dan pemetaan Jakarta Selatan, Arista Gunawan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, sebagai tersangka.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun.
Namun, terdapat kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.

KPK menduga kerugian negara tersebut tidak hanya ditimbulkan oleh Irman dan Sugiharto.
Penyidik KPK sebelumnya juga memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan beberapa anggota DPR RI yang pernah terlibat dalam proyek e-KTP.

Beli Gado-gado, Ahok Rayu Pedagang agar Bersedia Digusur

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melobi warga yang menetap di bantaran Kali Pesanggrahan untuk dapat direlokasi ke rumah susun, di Ulujami, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA,  Saat blusukan ke kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017), calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membeli gado-gado. Dia membeli gado-gado yang dijual seorang ibu yang tinggal di bantaran Kali Pesanggrahan.

"Enak ini, Pak, gado-gadonya," kata penjual gado-gado kepada pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Ahok kemudian meminta ajudannya yang berdiri di belakangnya untuk membeli gado-gado itu. Dia meminta gado-gadonya tak diberi cabai.

"Saya enggak suka cabai. Mahal soalnya (harga cabai)," seloroh Ahok.

Sambil membeli gado-gado, Ahok berbincang dengan pedagang. Ahok merayu pedagang gado-gado tersebut agar bersedia jika rumahnya digusur, dan dia direlokasi ke rumah susun.

"Kalau ibu jualan gado-gado di rusun, Ibu bisa lebih kaya karena jualannya di jalan raya. Rusun Jatinegara tuh di jalan besar, Bu," kata Ahok.

"Asal bisa dagang seenak di sini, Pak," jawab penjual gado-gado tersebut.

Ahok menjamin, usaha ibu tersebut dapat berjalan kembali setelah menetap di rusun.

"Catat nomor teleponnya, aku tawarin dagang di tempat lain. Bisnis kita, Bu," kata Ahok sambil meminta ajudannya mencatat nomor telepon si penjual gado-gado.

Adapun pembongkaran rumah di bantaran Kali Pesanggrahan akan dilakukan untuk menjalankan normalisasi dan pembangunan jalan inspeksi.

Djarot: Kalau Takut Coblos Ahok, Coblos yang di Sebelahnya

Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua Djarot Saiful Hidayat saat menghadiri kegiatan pengobatan gratis yang diadakan PDI Perjuangan di Jalan Pengadegan Barat XIII RT 07/RW 04, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA,  Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat, meminta warga tidak takut memilih Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena beda keyakinan.

Dia berseloroh, jika warga takut mencoblos gambar Ahok saat pemungutan suara nanti, maka warga bisa mencoblos gambar Djarot.

"Kalau memang takut banget mau coblos (Ahok), ya coblos yang di sebelahnya. Boleh enggak? Boleh untuk kerja yang lebih baik," kata Djarot saat kampanye di Jalan Pengadegan Barat XIII, RT 07/RW 04, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

Kata "sebelahnya" yang dimaksud adalah gambar foto Djarot.

Gambar yang akan dicoblos pada kertas suara Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada 15 Februari mendatang adalah gambar cagub yang berdampingan dengan cawagubnya, termasuk gambar Ahok yang berdampingan dengan Djarot.

Dalam kampanyenya, Djarot meminta agar warga tidak membeda-bedakan pemimpin berdasarkan suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).

Djarot menyatakan, setiap warga negara bisa menjadi pemimpin mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945.

"Kan kita ini lagi memilih pelayan kita. Bukan imam di masjid dan di pondok pesantren. Kerjanya (Ahok-Djarot) sudah terbukti. Kenapa harus takut?" ujar Djarot.

BNN Dapat Laporan Kedai "Vapor" di Jateng Selundupkan Narkoba

Kepala BNN Budi Waseso

JAKARTA,  Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengatakan, pihaknya juga akan mengawasi kedai penjual vaporizer atau rokok elektrik dengan cairan berbagai rasa. BNN menemukan modus baru penyelundupan narkoba lewat cairan di vapor tersebut.

"Kalau itu bisa jadi sarana untuk narkotika, maka kita larang sekaligus," ujar Budi di kompleks PTIK, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Budi mengatakan, BNN akan menindaklanjuti kerawanan penyalahgunaan vapor di Indonesia. Kedai-kedai penjual vapor baik alat maupun cairannya kini tersebar di berbagai daerah, tak hanya di Jakarta.
"Akan kita tindaklanjuti kerawanan-kerawanannya," kata Budi.
BNN menemukan modus baru itu dari informasi masyarakat di Jawa Tengah. Kemudian, informasi itu didalami dan terungkap bahwa vapor disalahgunakan untuk menyamarkan narkoba.
"Sedang didalami dari mananya nih. Karena sudah lama dia melakukan itu, hanya saja selama ini kan tidak terdeteksi," kata Budi.
Penyidik sekaligus sedang berkoordinasi dengan laboratorium BNN untuk mengetahui apa kandungan yang ada di dalam cairan tersebut.
BNN saat ini telah mendeteksi ada 466 narkotika jenis baru. Dari jumlah itu, 44 jenis di antaranya sudah berhasil diakomodasi undang-undang. Tersisa empat jenis yang masih diperjuangkan untuk masuk ke dalam undang-undang.

Wiranto: Saya Tak Setuju Istilah Pribumi dan Non-pribumi

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat berbicara dalam forum diskusi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Plaza Sinarmas, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA,  Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa terminologi pribumi dan non-pribumi yang kerap ditujukan pada warga keturunan Tionghoa tidak lagi sesuai dengan konsep kebangsaan saat ini. Wiranto menilai, terminologi seperti itu justru berpotensi memecah belah persatuan dan menghambat proses integrasi.
"Saya tidak setuju dengan istilah pribumi dan non-pribumi," ujar Wiranto dalam forum diskusi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Plaza Sinarmas, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017).
"Siapa pun yang berjuang untuk Indonesia, dia adalah pribumi. Istilah pribumi dan non-pribumi akan menghambat dalam merawat kebinekaan," kata dia.
Wiranto menjelaskan, sebelum masa kemerdekaan, masyarakat Tionghoa sudah menyatu di Indonesia. Mereka juga memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan.
Dengan demikian, kesadaran untuk membela negara sudah tumbuh di kalangan masyarakat Tionghoa karena mereka lahir dan dibesarkan sebagai bangsa Indonesia.
"Kalau orang itu sadar lahir di Indonesia, sadar dan merasa memiliki negeri ini, berjuang dan membela negeri ini, maka dia pribumi," ucapnya.
Namun, Wiranto juga melihat, proses pembauran di tengah masyarakat belum berjalan dengan baik. Masyarakat masih terbelah dalam kelompok mayoritas dan minoritas.
"Ada kesadaran di antara kita bahwa minoritas dan mayoritas tidak boleh terbelah. Minoritas harus ikut membaur dan ada kesatuan dengan mayoritas. Kelompok mayoritas pun harus membaur dengan minoritas sehingga mayoritas-minoritas tidak ada lagi dalam konteks kebangsaan," kata Wiranto.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PSMTI David Herman Jaya berharap, perayaan Imlek pada 28 Januari 2016 mendatang bisa menjadi momentum bagi warga keturunan Tionghoa untuk menegaskan identitas kebangsaannya.
Di tengah maraknya isu SARA belakangan ini, dia meminta warga keturunan tidak bersikap eksklusif dan mau membaur dengan seluruh kelompok masyarakat.
Bagi David, NKRI merupakan satu konsep yang harus dipegang oleh masyarakat yang beragam. Dengan begitu, isu SARA bisa diredam.
"NKRI harga mati untuk Tionghoa Indonesia. Sebab, kebinekaan itu sudah dibentuk sejak zaman Majapahit," ujar dia.

Petani Cabai Ciangir Ingin Pembagian Untung seperti Ide Ahok

 Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta Darjamuni.

JAKARTA, Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta Darjamuni mengatakan belum ada kesepakatan soal bagi untung dengan petani yang merawat kebun cabai di Ciangir. Darjamuni mengatakan, mereka sebenarnya ingin ada pembagian seperti ide Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yaitu 80:20.
"Dia kan mau nuntut kayak ide Pak Ahok yang 80:20, tapi kalau yang itu kan buat warga Jakarta," ujar Darjamuni di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (26/1/2017).
Pembagian 80:20 artinya 80 persen untuk warga dan 20 persen untuk Pemprov DKI. Pembagian untung semacam itu diterapkan dalam program budidaya ikan kerapu di Kepulauan Seribu.
Darjamuni mengatakan, pembagian semacam itu tidak bisa dilakukan dengan petani Ciangir karena bukan warga DKI Jakarta.
"Kalau kami sih maunya 50:50. Tapi prinsipnya mereka mau kok, kan semuanya sudah dari kita, tanah, pupuk, bibit dari kita, dia cuma jaga," ujar Darjamuni.
"Kepala desa juga sudah bilang, 'kalian harusnya bersyukur enggak pakai modal'," kata Darjamuni.
Darjamuni mengatakan, ada 100 hektar lahan milik DKI Jakarta di Ciangir. Namun, hanya 30 hektar yang bisa ditanam cabai.
Darjamuni mengatakan lahan tersebut akan dibangun bertahap.
"Tiap bulan 1 hektar jadi tiap bulan bisa panen terus," ujar dia.

Anies Ingin Sediakan Tempat Orangtua Konsultasikan Cara Mendidik Anak

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri Maulid Nabi Muhammad di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA, Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan orangtua sangat berperan penting dalam mendidik anak. Untuk itu, jika terpilih menjadi gubernur, Anies ingin membangun tempat untuk para orangtua berkonsultasi cara mendidik anak.

"Jadi saya sampaikan tadi sebagai Ibu kita harus mendidik anak dengan teknik-teknik yang baru. Kami ingin nanti Pemda Jakarta itu juga membantu menyiapkan kesempatan bila orangtua ingin meningkatkan kemampuannya (mendidik anak)," ujar Anies, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

Anies menuturkan, saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dia mendirikan Direktorat Pendidikan Keluarga. Di tempat itu, para orangtua bisa berkonsultasi dengan para ahli mengenai cara mendidik anak di lingkungan keluarga.

Anies ingin ada program serupa di Jakarta. Sebab, jika para orangtua dapat mendidik anak-anaknya secara baik dan benar maka akan muncul bibit penerus bangsa yang unggul.

"Nanti di Jakarta kami ingin juga di mana tempat bagi orangtua bisa mendapatkan pengetahuan. Bukan wajib belajar. Tapi tempat di mana orangtua bisa berkonsultasi. Orangtua bisa mengambil pelajaran terbaru tentang mendidik anak yang baik," kata Anies.

Djarot Anggap Beredarnya "Hoax" Berkelahi dengan Ahok Membuatnya Tenar

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayatsaat menghadiri sebuah acara yang digelar di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA, Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan kabar yang menyebutkan dirinya terlibat keributan dengan pasangan cagubnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hanyalah "hoax". Kendati demikian, Djarot mengaku tak mempermasalahkannya. Ia bahkan menganggap beredarnya kabar itu bisa membuatnya tambah populer.
"Katanya saya dilempar gelas sama (tempat) tissue, shock. Waduh. Tapi enggak apa-apa. Supaya tambah populer saya," kata Djarot saat menghadiri sebuah acara yang digelar di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).
Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa Ahok terlibat keributan dengan Djarot terkait dana kampanye. Informasi itu menyebutkan bahwa Djarot sempat shock dan dilarikan ke RS Mayapada.
Menurut Djarot, dirinya memang sempat ke RS Mayapada pada Selasa (24/1/2017). Namun untuk memeriksakan giginya.
"Saya ke rumah sakit untuk tambal gigi karena bagi kita gigi itu penting. Sakit gigi bisa ngalahin sakit hati," ujar Djarot.
Berikut isi pesan berantai di media sosial yang menyebut Djarot sempat terlibat keributan dengan Ahok.
"BreakingNEWS: Ahok dan Djarot terlibat perselisihan pendapat pagi tadi soal Dana kampanye. Ahok terpancing emosi karena Djarot mewakili PDI-P terus meminta uang dengan alasan kampanye door to door, padahal Ahok tahu itu tidak dilakukan PDI-P. Menurut sumber, Ahok melemparkan gelas dan tempat tisu ke Djarot dan sempat memukul, untung dilerai pengawal pribadi kedua belah fihak. Djarot kabarnya shock dan pingsan. Kini dirawat di rumah sakit Mayapada. Semoga beliau cepat sembuh."

PKB DKI: Ada 7 Kepala Dinas di Pemprov DKI Siap Menangkan Agus-Sylvi

Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas turut menghadiri silaturahmi menjelang Imlek bersama Agus-Sylvi dan masyarakat Tionghoa di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, Minggu (22/1/2017), di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara.

JAKARTA,  Wakil Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta, Ahmad Muslim, mengatakan, ada tujuh kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta yang siap memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, pada Pilkada DKI Jakarta 2017. "Ada tujuh kepala dinas Pemprov DKI yang menghadap ketua DPW PKB DKI (Hasbiallah Ilyas) untuk memenangkan Agus-Sylvi," kata Ahmad saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Muslim menyebut tujuh pejabat Pemprov DKI Jakarta itu tak ingin disebutkan namanya ke publik. Mereka mengaku mendukung Agus-Sylvi karena tak ingin Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menjadi gubernur.
"Alasan mereka (mendukung Agus-Sylvi) lebih banyak ke tata kelola dan gubernur sekarang telalu keras," kata Ahmad.
Ahmad mengakui bahwa PNS perlu menjaga netralitas dalam Pilkada. Namun dia tak bisa membendung keinginan dari para kepala dinas itu untuk memenangkan Agus-Sylvi.
Para kepala dinas akan memenangkan Agus-Sylvi dengan cara masing-masing.
"Mereka sebagai warga negara tentu kan memilik hak pilih, tapi karena aturan negara (terkait PNS), maka terhalang (memenangkan paslon)," kata dia.

Persiapan Debat Cagub-Cawagub, Anies Pelajari Birokrasi DKI

Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat debat kandidat program acara Rosi dan Kandidat Pemimpin yang di selenggarakan Kompas TV Jakarta di Djakarta Theater Ballroom, Jakarta, Kamis (15/12/2016).

JAKARTA,  Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku mempelajari birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sebagai persiapan menghadapi debat kedua cagub-cawagub yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

"Ya refreshing data aja untuk persiapan (debat) besok," ujar Anies, saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

Anies menyambut positif diperpanjangnya durasi debat cagub-cawagub DKI. Dia juga menilai dua moderator dalam debat kedua cukup mumpuni. Adapun dua moderator pada debat kedua, Jumat (27/1/2017) adalah Tina Talisa dan Eko Prasodjo.

Selanjutnya, Anies bertekad meningkatkan birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.

"Memastikan birokrasi melayani aja. Melayani dengan baik. Memastikan semua program berjalan dengan baik gitu aja," ucap dia.

Anies enggan mengomentari mengenai birokrasi Pemprov DKI Jakarta saat ini karena akan dia ulas pada saat debat cagub-cawagub nanti.

Debat cagub-cawagub DKI pada Jumat (27/1/2017) bertema reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta penataan kawasan perkotaan. Tema dalam debat kedua ini dinilai lebih spesifik dan diharapkan membuat ketiga pasangan calon lebih dalam mengeksplorasi penjelasan program yang mereka tawarkan.

Dengan demikian, para pemilih juga akan mengetahui gambaran yang lebih komprehensif terkait program para cagub-cawagub.

KPU DKI Jakarta akan menambah durasi debat kedua yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, itu menjadi 120 menit, di luar tayangan iklan berdurasi 30 menit.

Dalam debat pertama, durasi debat hanya 90 menit dan iklan 30 menit. Penambahan durasi dilakukan agar ketiga pasangan cagub-cawagub DKI bisa menjelaskan program mereka lebih mendalam.

Lihat Keramaian, Ibu Ini Turun dari Motor dan Kejar Ahok

Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat

JAKARTA,  Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, berkampanye dengan mengunjungi permukiman padat penduduk di RT 016/03, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

Begitu melihat kedatangan Ahok, warga setempat langsung heboh. Mereka mendekati dan berfoto bersama Ahok, tak terkecuali Dwi (41). Saat melihat Ahok dan ada keramaian, Dwi yang tengah mengendarai motor langsung menghentikan laju motornya. Dia berlari untuk mendekati Ahok.
"Cepetan... Keburu enggak ada Pak Ahok-nya," kata Dwi sambil menggandeng anaknya yang masih kecil.
Dia kemudian berhasil mendekati Ahok. Dia meminta tolong rekannya untuk memotret dirinya bersama Ahok yang memakai kemeja kotak-kotak. Saat berfoto bersama, anak perempuannya menangis.
"Wah nangis...," kata Ahok sambil tertawa.
Sang ibu mengabaikan tangisan anaknya. Ia tetap meminta temannya untuk memotret dirinya bersama Ahok. Namun, anak perempuannya justru menangis semakin kencang. Warga lain yang melihat meminta Dwi untuk mengajak anaknya pulang.
"Heuh kapan lagi ini ketemu Pak Ahok. Biarin aja ah (anak menangis)," kata Dwi sambil menggerutu ke anaknya.
"Mama... mama... gendong...," anak Dwi menangis sambil berteriak.
Dwi kemudian menggendong anaknya dan membawa ke tempat yang lebih sepi. Hanya saja, ia kembali mengejar Ahok dan menitipkan anaknya. Ia kembali meminta temannya untuk memotret dirinya bersama Ahok.
"Eh cepetan fotoin gue nih lagi selfie sama Pak Ahok," kata Dwi kepada temannya.
"Ribet amat dah ah," kata teman Dwi.
Puas berfoto-foto, Dwi menyalami Ahok. "Aduh gemetar saya Pak Ahok," kata Dwi tertawa.

Ibu Ini Janji Pilih Ahok asal Tidak Digusur, Jawaban Ahok...

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melobi warga yang menetap di bantaran Kali Pesanggrahan untuk dapat direlokasi ke rumah susun, di Ulujami, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA, Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, diteriaki seorang warga saat menyusuri perumahan di bantaran Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2017). Wahyuni, seorang pemilik warung, meminta Basuki alias Ahok untuk tidak menggusur rumahnya. "Pak Ahok, saya mau pilih Bapak (saat Pilkada DKI Jakarta 2017), tetapi jangan digusur (rumahnya)," kata Wahyuni kepada Ahok, di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Mendengar itu, Ahok langsung mendekati Wahyuni. Ahok mengatakan tidak bisa mengabulkan permintaan Wahyuni. Pasalnya, rumah Wahyuni terletak tak jauh dari bibir Kali Pesanggrahan.
"Rumah Ibu pasti kena. Enggak ada pilihan soalnya, Bu," kata Ahok kepada Wahyuni.
Wahyuni kemudian mengatakan bersedia direlokasi asal diberi tempat usaha. Selain itu, ia juga meminta agar semua urusannya dipermudah.
Ahok menjamin kehidupan Wahyuni dan warga bantaran sungai lainnya akan lebih baik jika direlokasi ke rusun.
"Saya enggak mau kayak pasangan calon lain yang lagi Pilkada bilang enggak akan gusur. Saya lebih baik jujur, pasti (rumah) Ibu kena (gusur), jujur ini," kata Ahok.
Wahyuni memiliki warung kelontong di rumahnya. Ia khawatir usahanya tak berjalan jika pindah ke rusun.
"Pembeli (warung) Ibu ada berapa ribu? Nanti kalau misalnya ibu pindah ke Rusun Jatinegara, pembelinya tambah banyak, jualan di pinggir jalan," kata Ahok.
Wahyuni kembali meminta agar rumahnya tidak digusur. Sebab, dia sudah 30 tahun menempati rumah tersebut.
"Makanya, saya lihat dulu ke bawah, ke sungai. Kalau ada batu cadas, kami tidak bisa bongkar," kata Ahok.
"Kalau bisa (rumahnya) jangan digusur, Pak," kata Wahyuni.

Jokowi Bagikan KIP ke Ribuan Siswa Yatim Piatu

Siswi SD menunjukkan Kartu Indonesia Pintar dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA, Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa Panti Asuhan di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Pembagian KIP ini dilakukan saat Jokowi membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Total anak yatim piatu se-Jabodetabek yang menerima KIP adalah 2.844 siswa dari 309 sekolah.
Jumlah itu terdiri atas 909 siswa Sekolah Dasar, 992 siswa Sekolah Menengah Pertama, 223 siswa Sekolah Menengah Atas, 628 siswa Sekolah Menengah Kejuruan, dua siswa Sekolah Luar Biasa dan 90 siswa Kejar Paket.
Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada sepuluh siswa, yaitu Siti Saiyah dan Fahrul Roji dari SD Negeri Tangerang 19,  Ali Ridwan Adeputra dan Junah dari SMP Negeri 1 Tangerang Selatan.
Siti Sarifah dan Galeh Prasetyo dari SMASl Islam Asy Syifa, Jujun Gustiawan dan Maulida Fitri R dari SMK Insan Mulia, Maryamul Lutfiyah dan Muhammad Aji Wahyudin dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Miftahul Jannah serta Muhammad Lutfi dan Evrista dari SLB Negeri 7 Jakarta.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharap penyerahan KIP tidak menghadapi kendala karena identitas siswa yatim piatu sebagai penerima sudah jelas tertera di kartu tersebut.
"Kemendikbud yakin tidak ada masalah besar yang dihadapi pemerintah dalam mendistribusikan KIP untuk anak yatim piatu ini," kata dia.
Muhadjir menambahkan, pemberian KIP kepada 2.844 siswa yatim piatu di wilayah Jabodetabek ini sebagai upaya membangun pendidikan dan kebudayaan yang merata, berkeadilan dan berkualitas, yang merupakan salah satu titik fokus pemerintah di tahun 2017 ini.
Total keseluruhan anak yatim yang akan menerima KIP di seluruh Indonesia pada tahun 2017 ini adalah 736.848 siswa.
“Pada tahun 2017 sasaran KIP ditargetkan sejumlah 17,9 juta siswa dari keluarga miskin termasuk peserta didik yatim piatu dari sekolah atau panti sosial dan panti asuhan,” ujarnya.
Pembagian KIP bagi anak yatim ini merupakan permintaan langsung dari Jokowi. Jokowi meminta agar kartu yang bertujuan membantu anak tidak mampu untuk bersekolah itu juga dibagikan khusus untuk anak yatim piatu.

Kim Jong Un Siap Lepaskan Bom Nuklir ke Los Angeles jika...

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyaksikan peluncuran sebuah misil balistik dari kapal selam di perairan dekat Sinpo, di timur laut negeri itu. Militer AS mengklaim foto ini adalah foto palsu yang direkayasa demi kepentingan propaganda.

LONDON, Seorang pembelot Korea Utara paling senior mengatakan, Kim Jong Un akan menembakkan bom nuklir ke Los Angeles jika merasa pemerintahannya terancam.

Hal ini disampaikan Thae Yong Ho, mantan Wakil Duta Besar Korea Utara di London dalam acara Victorua Derbyshire Show yang disiarkan BBC.

Saat ditanya apakah Kim Jong Un tetap akan melakukan hal itu meski mengetahui menyerang AS akan berarti kehancuran negerinya, Yong Ho hanya mengiyakan.

Sebelumnya, Thae Yong Ho mengatakan rezim Kim Jong Un akan mencoba menyelesaikan pengembangan senjata nuklir pada akhir 2017.

"Kim tak akan berhenti meski dia dijanjikan uang triliunan dollar AS untuk menghentikan program nuklirnya," kata Thae Yong Ho.

"Kim Jong Un tahu betul bahwa hanya senjata nuklir yang menjamin pemerintahannya. Jika merasa akan kehilangan kekuasaannya, dia akan melakukan itu," kata Thae.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan pengembangan sebuah sistem pertahanan untuk menangkis serangan Iran dan Korea Utara.

Jokowi: KIP Jangan Dipakai Beli Pulsa

Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

JAKARTA,  Presiden Joko Widodo meminta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar hanya menggunakan dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk keperluan sekolah. Misalnya, pembayaran biaya sekolah, pakaian sekolah dan peralatan belajar.

Jokowi mengingatkan agar dana bantuan tersebut tidak dipakai untuk hal-hal lain.
"Tidak boleh untuk beli pulsa. Jangan sampai dipakai beli pulsa," kata Jokowi saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/1/2017).
Dalam acara ini, pemerintah membagikan KIP untuk 2.844 siswa dari 309 sekolah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Sementara, total keseluruhan anak yatim yang akan menerima KIP di seluruh Indonesia pada tahun 2017 ini adalah 736.848 siswa.
Pemegang KIP mendapat Rp 450.000 per tahun untuk siswa SD, Rp 750.000 untuk siswa SMP dan Rp 1 Juta untuk siswa SMA. Dana tersebut dapat dicairkan melalui bank BRI dan BNI.
"Jangan sampai uang yang diambil dipakai beli pulsa. Kalau saya tahu kartunya saya cabut," ancam Jokowi.
Usai memberikan sambutan singkat, Jokowi meminta masing-masing tiga siswa di tingkat SD, SMP dan SMA untuk naik keatas panggung. Jokowi memberi kuis berhadiah sepeda gunung.

Ketua DPR: Ongkos Naik Haji Lebih Murah jika Dikelola Profesional

Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/1/2017)

JAKARTA, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, pengelolaan dana haji harus dilakukan secara profesional dan benar sehingga membuat ongkos naik haji lebih lebih murah. “Jika dana haji yang sudah terkumpul lebih dari Rp 80 trilun dapat dikelola secara profesional, ongkos naik haji akan lebih murah dan pelayanan kepada jemaah akan lebih baik," kata Novanto melalui keterangan pers, Kamis (26/1/2017).
Menurut dia, dengan dikelola secara efektif, dana haji juga dapat dipergunakan untuk keperluan yang paling mendesak dalam penyelenggaraan haji.

Dana haji, kata Novanto, dapat dipergunakan untuk membeli pesawat sendiri atau membuat apartemen sendiri untuk jemaah Indonesia di Arab Saudi.
"Jika itu dilakukan pasti dapat mengurangi ongkos haji karena sekitar 40 persen biaya haji digunakan untuk transportasi dan akomodasi," lanjut dia.

Ia menambahkan, hal tersebut harus segera dilakukan karena negara lain sudah melakukannya.
“Malaysia merupakan salah satu contoh negara yang berhasil mengelola dana haji dengan baik sehingga dapat mengurangi ongkos haji. Kita harus yakin bisa lebih baik,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Novanto, pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang diamanahkan undang-undang harus segera direalisasikan.
"Kita perlu terus mencari solusi yang konstruktif terhadap pelaksanaan haji agar terus dapat meningkat,” lanjut Novanto.