Waketum Gerindra Sebut Pratikno Bohong jika Tak Kenal Prabowo

 
SETKAB Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Ketua Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki saat menjelaskan tentang reshuffle kabinet di Istana Negara, Rabu (12/8/2015).

JAKARTA, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Puyono meyakini bahwa Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengenal Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia pun tak mengetahui mengapa Pratikno mengaku tak kenal Prabowo. Selain mengaku tak mengenal Prabowo, Pratikno sebelumnya mengaku tak ingat apakah pernah bertemu Prabowo atau tidak.
"Ah bohong dia (tidak kenal)," kata Arief saat dihubungi.
"Saat tahun 2015, Pak Joko Widodo minta ketemu Pak Prabowo, ya pasti ada Pak Pratikno," kata dia.

Arief menegaskan, dia mengetahui kedatangan Pratikno justru dari wartawan.
Saat itu, dia dikonfirmasi, apakah kedatangan Pratikno ke kediaman Prabowo untuk menghalang-halangi pencalonan Anies Baswedan. Arief pun membantah kabar tersebut.
"Kalau datang kan juga enggak ada kerugian bagi Pratikno dan Pak Joko Widodo sebagai sahabat Mas Anies. Kalaupun enggak datang juga bagus. Akhirnya, pemerintah kan menyatakan akan netral dalam Pilkada 2017," ujarnya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya menegaskan, dia tidak pernah berkunjung ke markas Partai Gerindra, bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto atau pengurus partai tersebut.
"Tidak benar. Saya sama sekali tidak menemui, apalagi berkunjung ke Pak Prabowo atau ke pengurus Gerindra yang lain," ujar Pratikno di ruangan pers Istana, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Menurut Pratikno, sebagai pejabat negara, dia tidak memiliki wewenang apa-apa untuk bertemu dengan petinggi partai politik.
Terlebih lagi, pertemuan itu dilaksanakan dalam rangka mendukung salah satu bakal calon kepala daerah.

Selain itu, Pratikno mengaku tidak mengenal sosok Prabowo Subianto atau petinggi partai Gerindra yang lainnya.
Ia bahkan lupa-lupa ingat, apakah selama hidup pernah bertemu dengan Prabowo Subianto atau tidak.
"Saya juga masih mengingat-ingat, apakah saya pernah bertemu beliau atau tidak. Namun, rasanya tidak. Waktu (Prabowo bertemu Jokowi) di Bogor, kebetulan saya tidak ikut mendampingi Presiden," ujar Pratikno.

Nazaruddin Berharap Kerugian Negara akibat Dugaan Korupsi E-KTP Bisa Kembali

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan putusan, Rabu (15/6/2016). Nazaruddin yang juga sudah menjadi terpidana dalam kasus korupsi wisma atlet itu, divonis oleh majelis hakim Tipikor dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 1 tahun atas kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

JAKARTA,  Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/9/2016). Nazaruddin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk secara elektronik atau e-KTP.
Usai pemeriksaan, Nazaruddin berharap kerugian negara senilai Rp 2 triliun akibat kasus tersebut dapat kembali ke negara.
"Kami percaya sama KPK. Kerugian uang negara yang Rp 2 triliun itu mudah-mudahan bisa kembali," kata Nazaruddin di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Nazaruddin menuturkan telah banyak perkembangan dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK. Menurut dia, tinggal menunggu waktu hingga KPK mengumumkan kepada publik.
"Mudah-mudahan sebentar lagi diumumkan," ucapnya.
Selain itu, Nazaruddin kembali menuding mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terlibat dalam kasus itu. Gamawan dituding menerima gratifikasi melalui adiknya.
"Tentang aliran ke Gamawan itu, ada yang diserahkan ke adiknya 2,5 juta dollar AS," kata Nazaruddin.
Ini bukan tudingan pertama Nazaruddin yang diarahkan kepada Gamawan. Usai diperiksa kemarin, Nazaruddin juga menyebut nama Gamawan Fauzi.
"Sekarang yang pasti e-KTP sudah ditangani oleh KPK. Kami harus percaya dengan KPK, yang pasti Mendagri harus tersangka," ujarnya.

Pada 2013, Nazaruddin juga pernah menuding adanya dugaan mark-up atau penggelembungan harga sekitar Rp 2,5 triliun dalam proyek KTP elektronik tersebut.
Nazaruddin menuding Gamawan menerima fee dari proyek pengadaan KTP elektronik. Nazaruddin juga menuding adik Mendagri ikut menerima fee proyek KTP elektronik ini.
Namun, saat itu Nazaruddin tidak menyebut nilai fee yang diterima Mendagri dan adiknya tersebut.
"Nyanyian lama"
Saat menerima tudingan itu, Gamawan menyatakan, apa yang diucapkan Nazaruddin itu merupakan "nyanyian" lama.
Menurut Gamawan, pihaknya tidak terlibat jika ada korupsi. Pasalnya, keterkaitan pihaknya adalah pada proses tender.

"Sebelum (tender) diumumkan, Nazaruddin sudah ditangkap," kata Gamawan di kantor saat dikonfirmasi pada Agustus 2013.
Gamawan lalu mempertanyakan kapan korupsi itu terjadi. Pasalnya, kata dia, e-KTP itu diuji coba tahun 2008, 2009, dan 2010. Adapun proyek baru berjalan 2011.
"Kita kan enggak tahu yang mana. Kalau yang dia katakan yang 2011, Nazaruddin sudah tertangkap, belum selesai tender," kata
Dalam kasus KTP elektronik, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

Warga Temukan Potongan Tubuh Manusia di Jalur Pantura Pekalongan

Warga melihat potongan telapak kaki di dalam kardus yang ditemukan di sekitar jalur Pantura di Desa Siwalan, Sragi, Pekalongan.

PEKALONGAN,  Warga di sekitar pangakalan truk di jalur Pantura Siwalan, Sragi, Pekalongan, Jawa Tengah kaget saat ditemukan sejumlah potongan tubuh manusia, Rabu (28/9/2016).

Warga menemukan potongan telapak kaki sebelah kanan dan sejumlah daging tersebar di jalur pantura itu.
Pertama kali potongan kaki ditemukan oleh Mustakim yang kebetulan sedang melintas sambil mengendarai sepeda motornya. Setelah melihat adanya potongan telapak kaki, Mustakim lalu memastikan bahwa yang ditemukannya ialah potongan tubuh manusia lalu melaporkan kepada warga.
"Kaget juga, terus bersama-sama warga langsung melaporkan ke Pos Polisi Siwalan," kata Mustakim.
Aparat kepolisian dari Polres Pekalongan langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Kapolsek Sragi, AKP Sukirwanta menjelaskan, Polres Pekalongan menerjunkan tim Identifikasi serta dari Unit Laka Lantas untuk melakukan olah TKP. Pihaknya belum mengetahui identitas dari potongan telapak kaki manusia itu.
"Untuk sementara potongan kaki kita serahkan ke unit Laka Lantas untuk diserahkan ke rumah sakit," jelasnya.

Panglima: Kalah atau Menang, Dia Tidak Bisa Kembali Lagi kepada TNI...

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat berdoa bersama di pusara Panglima Besar Jenderal Soedirman di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Negara Yogyakarta, Rabu (28/09/2016)

YOGYAKARTA,— Beberapa daerah di Indonesia akan mengelar pilkada serentak pada 2017 mendatang.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta bantuan seluruh masyarakat untuk mengawasi kinerja TNI dan melaporkan jika ada yang tidak netral dalam penyelenggaraan pilkada serentak itu.
"Anggota TNI tidak ada kata lain selain netral," ucap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menemui wartawan seusai berziarah ke Makam Panglima Besar Jenderal Soedirman di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Negara Yogyakarta, Rabu (28/09/2016).
"Di kesempatan ini, saya meminta bantuan kepada masyarakat, jika ada oknum TNI yang tidak netral, laporkan segera. Berikan identitas yang jelas," kata dia.
Gatot mengatakan, anggota TNI boleh mengikuti pilkada. Namun, sesuai aturan, yang bersangkutan harus membuat surat pengunduran diri.
"Saat diterima KPU secara resmi, secara resmi juga dia sudah mengundurkan diri. Kalah atau menang, dia tidak bisa kembali lagi kepada TNI," kata Gatot.
Terkait pengamanan Pilkada 2017, Gatot Nurmantyo menyampaikan TNI berada di bawah kendali operasi Polri. Gatot optimistis penyelenggaraan Pilkada 2017 mendatang akan berjalan dengan aman dan lancar.
"Saya pikir pilkada ini aman. Pilpres kemarin juga aman kan," ujarnya.
"Mari bersama-sama tunjukkan kepada dunia, kita ini negara demokrasi yang besar. Ini adalah pesta rakyat, simak visi, misinya, dan pilih sesuai hati nurani," kata dia.

Penjelasan Jessica soal Mantan Pacar yang Melaporkannya ke Polisi

Terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, melihat tampilan CCTV kafe Olivier dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

JAKARTA,  Terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, mengatakan mantan pacarnya, Patrick O'Connor, memiliki utang 10.000 dollar Australia kepadanya.

Jessica menyatakan dirinya membuat perjanjian hitam di atas putih dengan O'Connor mengenai utang tersebut. Dalam perjanjian itu, Jessica berhak menghubungi orangtua O'Connor apabila dia tidak membayar utangnya secara berkala.

"Saya lakukan itu dan mungkin dia malu. Dia marah ke saya dan saya marahin balik," ujar Jessica, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).

Setelah itu, kata Jessica, O'Connor meminta polisi untuk menjauhkan Jessica dari dirinya. Hal tersebut dikabulkan sehingga Jessica tidak bisa lagi mendekati O'Connor.

"Jadi, dengan kata lain, saya tidak bisa nagih utang. Kalau saya menyentuh dia, saya melanggar hukum," kata dia.

Permintaan O'Connor untuk dijauhkan dari Jessica terungkap dalam sidang lanjutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin pada Senin (26/9/2016). Hal itu dikemukakan anggota polisi New South Wales, Australia, John J Torres, yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU).

O'Connor menganggap Jessica dapat membahayakan keselamatannya karena kondisi kejiwaan yang tidak stabil.

"Tuan O'Connor memiliki kekhawatiran terhadap apa yang dilakukan Nona Wongso (Jessica). Dia meminta untuk mendapatkan perintah penjauhan dari Nona Wongso," ujar Torres, dalam kesaksiannya Senin malam.

Torres menuturkan, hubungan percintaan O'Connor dan Jessica telah berakhir. Namun, Jessica beberapa kali menghubungi O'Connor melalui pesan singkat dan telepon. Jessica juga pernah beberapa kali mengancam akan menyakiti dirinya.

Ahok: Buat Apa Aku Ikut "Tax Amnesty"?

 Bakal calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan pasangannya, Djarot Saiful Hidayat saat hendak pergi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Rabu (21/9/2016).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa tak perlu mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak.
Sebab, ia mengaku rutin melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
"Buat apa aku ikut tax amnesty? Laporan aku sebelum jadi pejabat, laporan LHKPN, semua jelas kok. Semua harta saya tuh dilaporkan di LHKPN," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2016) malam.

Ahok menilai, mereka yang perlu mengikuti pengampunan pajak adalah orang yang belum melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ahok menyebut dirinya sudah melaporkan semua harta kekayaannya, baik yang ada di dalam negeri, maupun di luar negeri.
Pernyataan Ahok ini sekaligus menjawab ajakan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
Sandiaga sebelumnya mengajak bakal calon gubernur dan wakil gubernur, termasuk Ahok, untuk mengikuti program tax amnesty.
"Jadi Sandi jangan samain (Sandi) sama gue dong! Orang (Sandi) punya Panama Papers kok he-he-he," kata Ahok tertawa.

Sandiaga sebelumnya melaporkan semua hartanya ke negara dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak.
Ia pun berharap cagub dan cawagub DKI Jakarta lainnya mengikuti program pengampunan pajak tersebut.
"Saya mengajak cagub-cawagub DKI untuk mendukung program ini (tax amnesty). Pak Basuki dan lainnya juga, bahwa ini program pemerintah yang harus kita dukung untuk memperkuat ekonomi Indonesia," ujar Sandiaga di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Sudirman, Jakarta.

Sidak ke Kantor Pajak Dinilai Bukti Komitmen Jokowi Sukseskan Tax Amnesty

Politisi Golkar Mukhamad Misbakhun, saat ditemui dalam peluncuran buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa, yang berisi sejumlah fakta baru mengenai skandal bail out Bank Century, di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

JAKARTA, Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang melakukan sidak ke Kantor Pajak Jakarta Barat dan Petamburan. Sidak yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut untuk melihat pelayanan tax amnesty.
“Sidak Pak Jokowi didampingi Bu Sri Mulyani ke KPP sebagai wujud komitmen Pemerintah menyukseskan program tax amnesty,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/9/2016).
Menurut Misbakhun, kehadiran UU No 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty menjadi jalan keluar dari sejumlah persoalan akut sektor perpajakan tersebut.
Amnesti pajak memungkinkan adanya perbaikan di sektor perpajakan.
Misalnya, perbaikan data wajib pajak hingga masuknya ribuan triliun rupiah dana warga negara Indonesia yang selama ini disembunyikan di luar negeri.
“Nantinya dana tersebut bisa masuk ke berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan nasional,” ucapnya.
Mantan pegawai Ditjen Pajak ini menepis pihak-pihak yang selama ini merasa pesimistis dengan program tax amnesty.

Pasalnya, dua hari jelang berakhirnya periode I tax amnesty, para wajib pajak besar terus merealisasikan janjinya untuk mengikuti program pengampunan pajak.
Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ada 690 Wajib Pajak besar yang sudah menyerahkan Surat Pernyataan Harta hingga Rabu (28/9/2016).
Jumlah ini terdiri dari 620 wajib pajak orang pribadi dan 70 wajib pajak badan atau perusahaan.
Dari jumlah tersebut, total uang tebusan berdasarkan Surat Pernyataan Harta berjumlah Rp 8,6 triliun, dan berdasarkan Surat Setoran Pajak Rp 9,4 triliun.
“Jumlah ini akan terus bertambah hingga dua hari sisa periode I tax amnesty. Harapannya jumlah tebusan dari WP besar dapat mencapai Rp 13 hingga 15 triliun hingga 30 September 2016 mendatang,” ujarnya.
Misbakhun mengutip data Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), sampai dengan 28 September 2016 deklarasi harta amnesti pajak mencapai Rp 2514 triliun.
Indonesia mencapai jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Irlandia (1993) Rp 26 triliun, Afrika Selatan (2003) Rp 115 triliun, Italia (2009) Rp 1.179 triliun, Spanyol (2012) Rp 202 triliun, Australia (2014) Rp 66 triliun, dan Chili (2015) Rp 263 triliun.
"Capaian Indonesia ini merupakan jumlah tertinggi di dunia diantara negara-negara yang pernah menyelenggarakan amnesti pajak," ucap politisi Golkar ini.

Cabuli Anak Saat Istri Kerja di Malaysia, Pujiama Diamankan Polisi

NUNUKAN,  Kepolisian Resor Nunukan, Kalimantan Utara, mengamankan Fransiskus Pujiama Sogen (47), warga Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, seusai menerima laporan dari M (44) yang tidak lain adalah istri terlapor. M yang bekerja sebagai buruh di Tawau, Malaysia, ini melaporkan pasangan hidupnya yang telah memberi tiga anak tersebut karena sang suami tega merenggut masa depan anak perempuan mereka, ED (13), siswa kelas I SMP.
“Ibu korban melaporkan suaminya ke polisi berdasarkan pengakuan anaknya yang sudah beberapa kali dicabuli oleh bapaknya sendiri,” ujar Kasubag Humas Polres Nunukan Iptu M Karyadi, Rabu (28/9/2016).
Dari pengakuan korban, kelakuan bejat sang ayah sudah dialami beberapa kali.
“Alasan pelaku ini dia tidak tahan saat butuh, sementara istrinya tidak ada di rumah karena bekerja di Malaysia,” ucap Karyadi.
Terbongkarnya peristiwa tersebut karena saat M pulang ke Nunukan, dirinya curiga tingkah laku sang anak. Pada mulanya ED mengelak bahwa sang ayah telah berlaku tidak senonoh terhadap dirinya. Namun, setelah didesak, akhirnya ED mengaku bahwa dirinya telah beberapa kali dicabuli sang ayah. “Saat itu juga sang ibu langsung melapor kepada polisi,” kata Karyadi.
Tahun 2016, angka tindak asusila terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Nunukan meningkat tajam. Hampir setiap minggu kepolisian mengaku menerima laporan tindak asusila pencabulan terhadap anak di bawah umur.
“Hingga September ada 23 kasus, sementara kasus tindak asusila yang berhasil diselesaikan sebanyak 25 kasus. Lima kasus pencabulan merupakan kasus tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016," kata Karyadi.

Kali Utan Kayu Kini Enak Dipandang

Mardani (41), warga Cempaka Putih Barat, mengatakan, kondisi Kali Utan Kayu kini jauh lebih bersih.

JAKARTA,  Normalisasi kali dan saluran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai membuahkan hasil. Kini, sejumlah kali di Jakarta seolah terbebas dari sampah sehingga enak dipandang. Salah satunya adalah Kali Utan Kayu di Jalan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Mardani (41), warga Cempaka Putih Barat, mengatakan bahwa kondisi kali kini jauh lebih bersih dibandingkan dengan sebelumnya.
Dulu, kata dia, kali ini dipenuhi sampah. Dinding kali juga sudah rusak dan longsor.
Namun, dinding kali itu kini dibeton serta terlihat rapi.
"Dulu sekitar tahun 2014 sampahnya banyak, tetapi semenjak 2015 sudah bersih dan kali juga dipasang sheetpile jadi tambah enak dilihat," kata Mardani saat ditemui di lokasi, Rabu (28/9/2016).

Ia menambahkan, setiap hari ada sejumlah petugas yang membersihkan dan bersiaga di lokasi untuk mengangkut sampah dari kali.
"Setiap hari ada petugas, minimal tiga orang siaga. Jadi setelah sampah dikumpulkan, kemudian diangkat ke motor sampah yang keliling," ujar dia.
Kepala Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Kebersihan DKI Jakarta Junjungan Sihombing mengatakan, di sepanjang Kali Utan Kayu disiagakan 50 petugas yang dibagi dalam tujuh titik.
Ada tujuh sampai delapan petugas di setiap titik. "Setiap hari sampah yang diangkut dua meter kubik," kata dia.

Boy: Saya dari Awal Tidak Sejalan dengan Pak Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menerima Surat dari Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin, di Balaikota Jakarta, Rabu (3/12/2014). Surat yang diantarkan oleh Boy adalah surat dari DPP PDI Perjuangan yang memberikan persetujuan penunjukan Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur DKI.

JAKARTA,  Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin tidak sejalan dengan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang mengusung petahana Basuki Tjahaja Purnama menjadi calon gubernur DKI. Hal inilah yang membuat dia akhirnya memilih mundur dari keanggotaan PDI Perjuangan. "Karena saya dari awal tidak sejalan dengan Pak Ahok kan," ujar Boy ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (22/9/2016).
Putra mantan Gubernur DKI Ali Sadikin itu sejak awal menolak kebijakan Basuki atau Ahok mengenai reklamasi. Ketika masih menjadi ketua DPD PDI-P DKI, dia menginstruksikan kepada Fraksi PDI-P untuk menolak itu.
Dia pun menilai Ahok tidak pernah berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan-kebijakannya. Itu membuat dia merasa tidak sejalan dengan Ahok.
"Ahok kan pembela pengembang. Semua rakyat diusir, nelayan diusir. Sekarang saja pemerintah pusat baru bilang harus perhatiin nelayan soal reklamasi. Kenapa baru sekarang?" ujar Boy.
Dengan keluar dari PDI-P, Boy berniat untuk masuk dalam tim pemenangan pasangan cagub cawagub pesaing Ahok dan Djarot. Dia berharap partai Koalisi Kekeluargaan bisa solid mengusung satu pasang calon untuk melawan petahana.
PDI Perjuangan resmi memutuskan untuk mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Keputusan ini diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016). Ahok dan Djarot sudah mendaftar ke KPU DKI kemarin dengan diantar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ahok Minta Warga Tak Lagi Tonton Video Lamanya di Youtube

Bakal calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat berkunjung ke Kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016). PAda kesempatan itu, turut hadir pendamping Ahok, Djarot Saiful Hidayat dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

JAKARTA, Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan maju lagi pada Pilkada DKI 2017 menilai dirinya sudah memiliki banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait kebiasannya yang sulit mengontrol emosi.

Ahok menilai, saat ini dirinya sudah lebih tenang dalam menghadapi sesuatu. Ia kemudian meminta warga untuk melihat video-video kegiatannya yang diunggah di Youtube.
Menurut Ahok, video-video yang menampilkan dirinya marah-marah merupakan video-video lama.
"Kalau orang bilang saya kasar, ya jangan nonton youtube tiga tahun yang lalu. Anda harus nonton yang satu tahun terakhir di mana saya sudah lebih sopan dan lebih kayak Mas Djarot (Djarot Saiful Hidayat)," ujar Ahok seraya tersenyum.
Ia mengatakan hal itu saat berkunjung ke Kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016). Pada kesempatan itu, turut hadir pendamping Ahok, Djarot Saiful Hidayat, dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Menurut Ahok, warga tidak bisa terus-menerus mengingat kesalahan-kesalahannya pada masa lalu. Dia kemudian menyamakannya dengan cerita komedian asal Perancis, Charlie Chaplin.
Menurut Ahok, Charlie pernah pada suatu ketika diundang untuk melawak di depan orang banyak. Pada kesempatan itu, semua yang hadir tertawa terbahak-bahak menyaksikan lawakan Charlie.
Setelah acara itu, kata Ahok, beberapa hari kemudian Charlie diundang kembali untuk melawak. Pada kesempatan itu, hanya setengah orang yang hadir yang tertawa disebabkan Charlie mengulang materi lawakannya.
Situasi yang lebih buruk disebut Ahok terjadi saat Charlie diundang yang ketiga kalinya. Saat itu, tidak ada satupun orang yang hadir tertawa karena Charlie kembali mengulang materi lawakan yang disampaikan saat undangan yang pertama.
"Semua pada kesal, masa bayar komedian cerita lucunya tiga kali diulang," kata Ahok.
Menurut Ahok, orang yang hadir dalam lawakan Charlie harusnya tidak perlu kesal dan masih bisa tetap tertawa jika mereka tidak mengingat-ingat materi lawakan Charlie yang terdahulu. Situasi serupa itulah yang diharapkannya bisa dilakukan warga Jakarta.
"Kelemahan kami itu jangan diingat-ingat terus, nanti tambah benci. Harusnya kelemahan itu dilupakan. Kita buka babak baru," kata Ahok.

Jokowi Tegaskan Subsidi untuk Kuatkan Masyarakat, Bukan Timbulkan Ketergantungan

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas perhutanan sosial di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA,  Presiden Joko Widodo mengatakan, subsidi seharusnya berorientasi pada terciptanya masyarakat yang kuat, mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi. "Tidak justru menimbulkan ketergantungan masyarakat," ujar Jokowi dalam rapat terbatas membahas subsidi di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu (21/9/2016).
Oleh sebab itu, Presiden meminta agar subsidi direncanakan secara terintegrasi, tidak tumpang tindih dan efektif. Pemberian bantuan sosial, dana desa, dan dana transfer daerah juga diminta demikian.
Jokowi mengapresiasi program subsidi dan belanja untuk rakyat lainnya sepanjang dirinya menjabat presiden.
Menurut dia, pengeluaran pada sektor itu berada di jalur yang tepat. Sebab, pemerintah mensasar kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, yakni kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.
Pada 2015 misalnya, pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
Pada 2016, pemerintah juga meningkatkan alokasi subsidi bunga kredit program dari Rp 1,9 triliun menjadi Rp 15,8 triliun.
Subsidi ini berupa bunga Kredit Usaha Rakyat dan bunga Kredit Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Saya menekankan agar ketepatan sasaran penerima manfaat harus menjadi perhatian utama. Sistem penyaluran yang dipakai harus langsung ke penerima," ujar Jokowi.
Sekadar gambaran, belanja subsidi dalam APBN-P 2016 mencapai Rp 177,8 triliun atau sekitar 13,6 persen dari total belanja pemerintah pusat.
Dari angka subsidi itu, Rp 94,4 triliun dialokasikan untuk subsidi energi, sementara Rp 83,4 triliun dialokasikan untuk subsidi non-energi.
Adapun, belanja bantuan sosial dalam APBNP 2016 mencapai Rp 50 triliun dan Rp 47 triliun dialokasikan untuk dana desa.

Ahok-Djarot Sulit Menang Satu Putaran jika Ada Tiga Pasang Cagub-Cawagub

Sandiaga Uno usai menghadiri diskusi di Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2016).

JAKARTA, Pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat akan sulit menang satu putaran bila ada tiga pasangan calon pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Bayangan saya kalau sampai ada tiga pasangan calon dalam Pilkada DKI, laju kemenangan Ahok 50 persen plus satu itu akan sulit," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti di Dre's Kopitiam, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).
Saat ini, baru pasangan Ahok-Djarot yang resmi mendaftarkan diri ke KPU Provinsi DKI Jakarta.
Diprediksi ada dua pasangan calon lain yang akan ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasangan pertama dari koalisi Gerindra dan PKS yang akan mengusung Sandiaga Uno - Mardani Ali Sera. Pasangan calon lainnya berasal dari koalisi alternatif gabungan dari Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN.
Ray menambahkan, prediksi Ahok-Djarot tak menang satu putaran lantaran ada pemecahan suara.
"Mereka yang tidak memilih Ahok dan Sandiaga Uno, ada alternatif," kata dia.
Ray mengungkapkan, bila Ahok-Djarot tak menang dalam satu putaran, penantangnya bisa menyeimbangkannya pada putaran kedua. Sebab, besar kemungkinan mereka akan bergabung untuk menantang Ahok-Djarot.
"Yang penting targetnya jangan sampai 50 persen plus satu dulu. Nanti mereka menyeimbangkan diri dengan pasangan Ahok-Djarot," kata Ray.

Cerita Ahok tentang Kemeja Kotak-kotak untuk Pilkada DKI 2017

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat diantar Megawati Soekarnoputri saat mendaftar di KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA, Bakal calon petahana gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali mengenakan kemeja kotak-kotak untuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Kemeja kotak-kotak juga menjadi ciri khas Ahok saat mendampingi Joko Widodo pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

Bedanya, motif kotak-kotak dalam kemeja Ahok bersama bakal calon wakil gubernurnya, Djarot Saiful Hidayat, terlihat lebih besar dibanding kemeja kotak-kotak yang ia kenakan pada Pilkada 2012.

"Warnanya juga gitu kan, ada merah dan biru. Kami pilih (motif dan warna) ini supaya lebih mencolok saja," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016) sore.

Ahok menjelaskan, ia dan tim pemenangannya mencari bahan kain yang mudah dijahit. Kemudian, dipilihlah motif tersebut dan dijahit di penjahit langganannya.

"Kemudian kami jahit kainnya (menjadi kemeja) di Feng Sin Tailor," kata Ahok.

Feng Sin Tailor yang terletak di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, menjadi penjahit langganan Ahok. Ahok juga merekomendasikan penjahit itu kepada Presiden Joko Widodo dan Djarot.

Ahok menjahit beberapa baju untuk acara resmi di Feng Sin Tailor, mulai dari baju pelantikan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2012, kemudian saat dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada November 2014, hingga kini baju untuk Pilkada DKI 2017.

Ahok Anggap jika Dirinya Menang Pilkada DKI, Artinya Indonesia Lebih Hebat dari Amerika

 Pasangan Cagub dan Cawagub DKI Basuki Tjajaja Purnama dan Djarot Saiful bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kantor Nasdem, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA,  Bakal calon petahana gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menilai majunya ia dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 bukan hanya sekadar untuk memenangkan persaingan, tapi juga untuk menguji kebhinekaan Indonesia.

Menurut Ahok, Amerika Serikat membutuhkan sekitar 200-an tahun untuk bisa menerima pemimpin tanpa memandang warna kulit dan keyakinan agama. Karena itu, Ahok menganggap artinya sejarah Indonesia akan lebih hebat dari Amerika jika dirinya nanti bisa memenangi Pilkada 2017.

"Kita harus mempertunjukkan bahwa bangsa kita 71 tahun merdeka sudah bisa memilih orang tanpa membedakan warna kulit dan keyakinan agama. Inilah cita-cita Pancasila kita. Kalau berhasil melakukan ini, bangsa kita sebenarnya lebih hebat dari bangsa Amerika yang membutuhkan 200-an tahun untuk bisa menerima ini," kata Ahok, saat berkunjung ke Kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

Pada kesempatan itu, turut hadir pendamping Ahok, Djarot Saiful Hidayat dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Ahok menganggap dirinya sudah ditakdirkan menjadi penentu apakah bangsa Indonesia bisa menerima keberagaman atau tidak.

"Kalau kita bisa menerima ini dengan baik, saya yakin bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar," ujar Ahok.

Lalu, Ahok juga mengajak calon pesaingnya untuk beradu program, dan tidak menyerangnya dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 

"Jadi harusnya lawan-lawannya kami mengkritik program kami. Memperlombakan program. Jangan cuma jangan pilih dia karena Surat Al Maidah ayat 51, atau surat ini," ujar Ahok.

Malam Ini Koalisi Penantang Ahok Rapat di Cikeas

Ketua-ketua partai yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan.

JAKARTA, Ketua Komunikasi Bidang Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengungkapkan, sejumlah partai di luar partai pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat bakal menggelar rapat di Cikeas, Kabupaten Bogor, malam ini.  "Ya, ada rapat pukul 19.00 WIB," kata Imelda saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/9/2016).
Imelda mengatakan, rapat itu akan membahas pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari empat partai yang sebelumnya telah membangun koalisi.
Keempat partai itu yakni Demokrat, PPP, PAN, dan PKB. Poros tersebut di luar Partai Gerindra dan PKS yang sebelumnya telah mendeklarasikan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sandiaga Uno - Mardani Ali Sera.
Menurut rencana, rapat tersebut dihadiri pimpinan keempat partai itu. Namun, Imelda mengaku belum mengetahui nama-nama yang akan datang.
Saat ditanya apakah PKS dan Gerindra dimungkinkan untuk ikut dalam rapat, Imelda mengaku tak mengetahuinya.
"Kalau itu saya tidak tahu, coba tanya langsung ke PKS dan Gerindra," lanjut Imelda.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya akan segera berkomunikasi dengan partai-partai politik di luar partai pendukung calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Pernyataan tersebut menanggapi keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang telah resmi mengusung Ahok-Djarot untuk Pilkada DKI Jakarta 2017.
Menurut dia, komunikasi antarpartai di luar pendukung Ahok-Djarot diperlukan agar dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang hanya ada dua pasangan calon yang menjadi pilihan.
"Langkah kami segera akan mematangkan dengan partai-partai lain yang belum mengusung untuk sama-sama melakukan kalkulasi supaya hanya tetap dua pasang yang maju. Ya, ini kan tinggal berapa hari lagi pendaftaran calon peserta pilkada," ujar Dasco saat dihubungi, Selasa (20/9/2016).

Wakil Ketua KPK: Ambil Uang Negara Rp 50 Saja Akan Saya Tangkap

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang saat bermain saksofon membawakan lagu "Yogyakarta" di pembukaan audisi 10 besar Festival Lagu Suara Antikorupsi regional Yogyakarta di halaman Taman Budaya Yogyakarta, Minggu (18/9/2016).

BENGKULU,  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengungkapkan, ke depan, lembaganya akan memberantas korupsi tidak berdasarkan jumlah uang negara yang dikorup.

"Semua yang namanya korupsi akan kami tangkap. Ke depan, orang ambil uang Rp 50 perak di jalanan aja, kalau itu uang negara akan kami tangkap," kata Saut Situmorang, Rabu (21/9/2016).
Hal ini disampaikan Saut seusai menggelar Korsup KPK di Pemprov Bengkulu. Pernyataan Wakil Ketua KPK itu muncul saat mendapatkan pertanyaan dari sejumlah wartawan yang mengkritik kinerja KPK dalam memberantas korupsi dengan jumlah uang yang relatif kecil.
Di beberapa negara termasuk Singapura, kata dia, pemberantasan korupsi juga menyasar jumlah uang bernilai kecil. Korupsi, menurut dia, dilakukan awalnya dalam jumlah yang kecil.
Sejumlah wartawan juga menanyakan komitmen KPK yang pernah berjanji akan mengungkap mafia migas dan daging yang sejak lama telah berlangsung di Indonesia.
"KPK tidak gegabah dalam menetapkan suatu perkara, kalau tidak 100 persen, kami tidak akan ambil risiko. Meski sudah hati-hati dalam menetapkan suatu perkara, KPK masih sering digugat praperadilan," ujarnya.
Meski demikian, Saut menyatakan, keterbatasan personel KPK menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga itu untuk terus memerangi korupsi di Indonesia.
"Ini memang klasik, jumlah kami hanya 1.000 orang. Sulit untuk mendapatkan penyidik dan staf yang berintegrasi. Dari 30 jaksa yang diseleksi, tak satu pun yang lulus, ini sebagai contoh ketatnya standar yang ditetapkan KPK," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga berterima kasih kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang mengingatkan agar KPK tidak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu.
"KPK tidak berafiliasi pada kepentingan politik, kami berjalan sesuai dengan UU," pungkas Saut.

Ahok Bersedia Pakai Jas Merah untuk Hormati Megawati

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat ditemani Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat mendaftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA,  Setelah melakukan proses pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak menolak saat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memakaikan jas merah tanpa logo PDI-P kepadanya.

Ahok mengatakan, dia bersedia mengenakan jas merah tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap Megawati.

"Ini bentuk penghargaan untuk Ibu (Megawati). Supaya sama, seragam, sevisi," ujar Ahok singkat sebelum meninggalkan Kantor KPU DKI di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

Saat proses pendaftaran, Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Adi Wijaya tampak menyerahkan jas tersebut kepada Ahok. Namun, Ahok malah menyampirkan jas tersebut di belakang kursi yang diduduki Megawati.

Kemudian, Ahok tampak membisikkan sesuatu kepada Megawati. Setelah mereka selesai mendaftar, barulah Megawati memakaikan jas tersebut kepada Ahok. Ahok terlihat tersenyum saat Megawati memakaikan jas tersebut.

Ahok-Djarot resmi terdaftar sebagai bakal pasangan cagub-cawagub pada Pilkada 2017. Pada saat pendaftaran, KPU menyatakan ada satu berkas syarat pencalonan yang harus dilengkapi, yakni formulir B4 berupa kesesuaian visi-misi dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Sekjen Golkar: Jika Ada yang Sudutkan Salah Satu Agama Saat Pilkada, Tak Boleh Dibiarkan

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat diantar Megawati Soekarnoputri saat mendaftar di KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016).

JAKARTA, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham meminta agar tidak ada isu terkait suku, agama, ras, dan antargolongan yang dihembuskan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. "Persoalan kalau ada sorotan tentang agama, ya saya sebagai mantan ketua pemuda masjid bila mana ada kebijakan-kebijakan nanti yang menyudutkan salah satu agama, saya kira ini tidak boleh kita biarkan," kata Idrus, saat jumpa pers di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jalan Anggrek Nely, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (21/9/2016).

Idrus menyatakan, Indonesia merupakan negara Pancasila yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika.
Oleh karena itu, Indonesia mengakui kemajemukan yang ada. Indonesia menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan antargolongan.
"Mari dengan ke-Bhinekaan ini kita hormati semua dengan bersaing secara kualitas, bersaing dalam perdebatan konsep dan gagasan, saya kira itu," ujar Idrus.

Untuk Pilkada DKI Jakarta 2017, Golkar mendukung Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Hari ini, perwakilan Golkar bersama dengan perwakilan tiga partai politik lainnya mengantarkan Ahok-Djarot mendaftarkan diri ke KPU DKI Jakarta. Ketiga partai tersebut adalah Nasdem, Hanura, dan PDI-P.

Presiden Perintahkan Tiga Menteri Tinjau Langsung Banjir Garut

Suasana di Garut, Rabu (21/9/2016), setelah banjir yang melanda sejak Selasa (20/9/2016).

JAKARTA, - Presiden Joko Widodo memerintahkan tiga menteri terjun ke lokasi bencana alam di Garut, Jawa Barat, secepatnya. Perintah itu dilontarkan Jokowi di sela-sela memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (21/8/2016).
"Presiden mendapat laporan tentang bencana alam di Garut dan Sumedang. Di sela ratas, beliau memerintahkan Menteri Sosial untuk hadir di sana," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo di Istana, Selasa sore.

Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa diminta memantau langsung upaya penanganan korban bencana alam tersebut, terutama yang masih hidup. Misalnya, soal santunan atau bantuan pengobatan dan keberlangsungan hidup ke depan.
Selain Menteri Sosial, Jokowi juga memerintahkan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek untuk hadir di lokasi bencana. Nila diminta memantau proses pengobatan korban luka.
Terakhir, Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono untuk menginventarisasi infrastruktur yang rusak akibat bencana alam itu.
"Disusul koordinasi dari Menteri PU-Pera soal jalan rusak atau fasilitas yang rusak. Dalam wakti dekat mungkin fokus ke korban, tapi perbaikan infrastruktur harus menjadi arah ke depan juga," ujar Johan.
Presiden, kata Johan, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang menelan belasan korban jiwa dan ratusan luka-luka tersebut.
Presiden sekaligus meminta masyarakat tetap waspada. Apalagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana.

Sebelumnya diberitakan, Selasa (20/9/2016) pukul 23.00 WIB, terjadi banjir bandang yang melanda Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Garut Kota. Banjir disebabkan hujan deras yang membuat Sungai Cimanuk meluap. Akibat banjir ini, setidaknya 400 rumah terendam banjir.
Jumlah korban jiwa dalam banjir bandang di Kabupaten Garut mencapai 18 orang. Jumlah itu bisa bertambah karena 12 korban yang belum ditemukan.
"Sampai pukul 13.30 WIB, jumlah yang meninggal 18 orang, 4 orang luka berat, 27 luka ringan, dan 12 orang lainnya belum ditemukan," ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi Rabu.