Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang
uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di Gedung
Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/10/2016).
Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera membuat putusan tentang uji materi
pasal 70 (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur
ketentuan cuti bagi petahana. Uji materi ini diajukan oleh Gubernur DKI
Jakarta,
atau Ahok, yang juga akan maju pada Pilkada DKI 2017.
Sudah lebih dari dua bulan, sidang uji materi ini berproses. Ahok
menjalani sidang perdana dengan nomor perkara 60/PUU-XIV/2016 pada 22
Agustus 2016.
Saat itu, Ahok yang didampingi staf bidang hukum, Rian Ernest,
memaparkan keresahannya terhadap aturan cuti bagi petahana selama masa
kampanye. Ahok menginginkan kampanye berlangsung
on/off.
Menurut aturan tersebut, petahana wajib cuti mulai dari 28 Oktober
2016 hingga 11 Februari 2017, atau selama masa kampanye pilkada.
"Saya cuma mengatakan yang dipaksakan cuti itu merampas hak dan ini
keterlaluan bertentangan dengan UUD 1945. Saya dipilih (secara)
demokratis untuk (bekerja) 60 bulan, terus kenapa saya dipaksa sampai
empat bulan (cuti)," kata Ahok saat menjalani sidang perdana.
Salah satu hal yang jadi keberatan adalah waktu cuti itu berbarengan
dengan masa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta
2017.
Majelis hakim MK kemudian meminta Ahok memperbaiki teknis dokumen
permohonannya. Contohnya memaparkan kerugian hak konstitusional jika
tetap menjalani aturan tersebut. Setelah memasukkan permohonan dengan
berbagai perbaikan, Ahok kembali menjalani sidang pada 31 Agusutus 2016.
MK akhirnya menerima uji materi yang dimasukkan Ahok.
Sidang Kedua
MK menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo
dan anggota DPR, pada 5 September. Anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco
Ahmad, selaku perwakilan dari DPR mengatakan bahwa gugatan uji materi
yang dilakukan Ahok tidak memiliki kedudukan hukum atau
legal standing yang kuat.
Ia menambahkan, Ahok dalam gugatan uji materi juga tidak konsisten. Sebab pada
Pilkada DKI Jakarta 2012, kata Sufmi, Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu berstatus
incumbent untuk mengajukan cuti.
"Apalagi saat
Pilkada DKI Jakarta 2012, pemohon juga pernah meminta calon
incumbent Fauzi Bowo untuk cuti," kata politisi Partai
Gerindra tersebut.
Sementara kuasa hukum pemerintah yang diwakili Kepala Biro Hukum
Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto, merekomendasikan agar
MK menolak permohonan Ahok. Sebab, pemerintah khawatir hal serupa juga
akan dilakukan kepala daerah lainnya jika Ahok diperbolehkan tidak cuti.
"Meminta untuk memberikan putusan, menerima keterangan pemerintah,
menolak pengujian para pemohon seluruhnya atau menyatakan pengujian
pemohon tidak dapat diterima," ujar Widodo.
Sidang Ketiga
Sidang uji materi dilanjutkan pada 15 September. Agendanya, mendengarkan keterangan pakar hukum tata negara,
Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua DPP
Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman, yang merupakan pihak terkait perkara tersebut.
Yusril meminta hakim MK untuk tidak mengabulkan permohonan Ahok.
Yusril menyebut, tidak ada pertentangan norma antara Pasal 70 ayat 3
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tentang kewajiban
petahana dengan norma konstitusi Pasal 18 ayat 4 dalam Undang-Undang
Dasar 1945.
Dalam pasal itu disebut bahwa pemilihan kepala daerah wajib dilaksanakan secara demokratis.
"Sebagai gubernur DKI yang potensial jadi petahana dalam Pilgub DKI
2017, apakah Pilgub DKI 2017 menjadi tidak demokratis karena pemohon
saudara
Basuki Tjahaja Purnama
cuti? Saya tidak melihat ada logika makbul dan masuk akal dalam
argumentasi yang diajukan pemohon dalam posita pemahamannya,” kata
Yusril.
Senada dengan Yusril, Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA),
Habiburokhman, berharap majelis hakim MK menolak gugatan uji materi yang
diajukan Ahok. Habiburokhman mengatakan, akan muncul ketidakadilan jika
petahana tidak diharuskan cuti selama masa kampanye.
Sidang Keempat
Sidang dilanjutkan pada 26 September dengan menghadirkan saksi ahli
dari pemohon. Dua saksi ahli itu adalah mantan hakim MK, Harjono, dan
pakar hukum tata negara, Refly Harun.
Harjono berargumen, hanya gubernur yang memiliki kewenangan untuk
menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
Sementara itu, Refly menjelaskan, cuti petahana selama masa kampanye
seperti yang tertuang dalam pasal tersebut merugikan warga DKI Jakarta.
Sebab, masyarakat menjadi tidak bisa mendapatkan pelayanan publik yang
seharusnya diberikan oleh kepala daerahnya.
Pada kesempatan itu, Yusril juga mengundurkan diri sebagai pihak terkait. Sebab, Yusril batal maju dalam kontestasi
Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sidang Kelima
Sidang dilanjutkan pada 6 Oktober 2016. Agendanya, mendengarkan
keterangan ahli yang dihadirkan oleh Presiden Jokowi. Ahli yang diutus
Presiden Jokowi, Djohermansyah Djohan, menegaskan bahwa petahana harus
cuti saat masa kampanye pemilihan kepala daerah.
Djohermansyah memaparkan banyaknya calon gubernur petahana di
berbagai daerah yang menggunakan kekuasaannya untuk memenangi pilkada.
"Cuti diharapkan membuat petahana bisa tahan dari
abuse of power," kata Djohermansyah.
Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga
menyampaikan bahwa nantinya Menteri Dalam Negeri akan memilih pejabat
dari Kemendagri yang terpandang dan terbebas dari politik kepentingan
untuk menjabat pelaksana tugas (Plt) gubernur selama masa kampanye.
Dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, plt gubernur diberi mandat
yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan, bisa menandatangani Perda
APBD. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran Ahok terhadap
keberlanjutan APBD DKI 2017.
Ahok tidak menerima pandangan Djohermansyah tersebut. Pasalnya,
lanjut dia, aturan Permendagri terdahulu menyebutkan bahwa Plt Gubernur
tidak berwenang mengurusi keuangan daerah.
Sidang Keenam
Sidang pada 19 Oktober merupakan sidang terakhir yang digelar MK
sebelum membuat putusan. Saat itu, agendanya mendengarkan keterangan
ahli dari Habiburokhman, selaku pihak terkait. Dia adalah Rektor
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri.
Sama halnya dengan pihak lain, Syaiful juga meminta MK untuk menolak uji materi perkara yang diajukan Ahok.
Ada beberapa peristiwa menarik dalam persidangan tersebut. Mulai dari
majelis hakim MK yang menolak permintaan pihak terkait memutarkan video
Ahok ketika melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Kemudian ada
pula anggota ACTA yang salah menyebut nama Ahok serta salah menyebut
data sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD DKI 2015.
Seusai persidangan, Habiburokhman dengan anggota ACTA lainnya sempat
mengejar-ngejar Ahok. Mereka ingin memberikan sebuah undangan diskusi.
Namun, Ahok menolak undangan tersebut.
Penyerahan Kesimpulan
Hari Kamis (27/10/2016) ini, merupakan batas akhir penyerahan
kesimpulan kepada MK. Sebelum memutuskan uji materi, majelis hakim akan
meminta kesimpulan dari pemohon, pihak pemerintah, dan pihak terkait
sebagai bahan pertimbangan.
Ahok mengatakan dirinya akan kembali bekerja seperti biasa jika MK
mengabulkan uji materinya terkait cuti kampanye bagi petahana itu.
"Kalau MK mengabulkan permohonan saya, kalau sesuai konstitusi
berarti saya balik lagi (bekerja sebagai Gubernur). (Cuti kampanye)
berlaku
on off," kata Ahok.
Ahok memprediksi putusan MK akan diselenggarakan awal November. Dia mengutus Rian untuk memasukkan kesimpulan kepada MK.