Calon Haji WNI Ditangkap di Filipina, Kalla Minta Penyedia Layanan Bertanggung Jawab

Sebagian dari 177 jemaah haji Indonesia yang menggunakan dokumen palsu, paspor Filipina, berurusan dengan aparat keamanan negara itu pada Jumat (19/8/2016). Pada Sabtu (20/8/.2016) mereka diinterogasi oleh Otoritas Imigrasi Filipina.

JAKARTA,  Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, penyedia layanan jamaah haji harus bertanggung jawab atas kasus tertangkapnya 177 jemaah calon haji di Filipina.

Menurut dia, mereka yang tertangkap itu merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh penyedia layanan haji.
“Pasti kalau mereka tahu kalau itu illegal, saya yakin pasti mereka tidak akan (berangkat). Jadi berarti yang harus bertanggung jawab adalah siapa yang membawa mereka ke sana,” tegas Kalla di kantornya, Senin (22/8/2016).
Diakui mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, minat masyarakat Indonesia untuk pergi ke Tanah Suci cukup tinggi.
 

Namun, mereka harus antre lantaran jatah yang diberikan pemerintah Arab Saudi terbatas. Guna memenuhi hasratnya, tak jarang masyarakat rela berpura-pura jadi buruh atau tenaga kerja di sana agar dapat memangkas waktu antre.
Sebab, waktu antre yang dibutuhkan cukup lama, antara 15-20 tahun.
“Mereka bilang bukannya buruh pak, tapi supaya cepat naik haji, sambil kerja mendapat uang juga. Jadi memang bagaimana, terlalu banyak orang berminat,” ujarnya.
Wapres berharap, jika revitalisasi kompleks Masjidil Haram rampung, quota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi juga akan bertambah. Dengan demikian, masyarakat yang harus antre untuk pergi ke Tanah Suci tidak terlalu lama.
Sebelumnya, petugas imigrasi di Bandara Manila, Filipina, mencegat 177 warga negara Indonesia yang akan naik haji.
Para jamaah menggunakan paspor Filipina. Mereka dicegah sebelum mereka naik ke pesawat, Jumat (19/8/2016) menuju Madinah, Arab Saudi.
 

Menurut kepala Imigrasi Filipina Jaime Morente, lima warga Filipina yang mendampingi jamaah Indonesia tersebut menuju tanah suci juga ditangkap. Ia mengatakan, paspor yang diperoleh secara ilegal itu dilaporkan disediakan oleh para pendamping. Para jamaah asal Indonesia itu membayar mulai 6.000 – 10.000 dollar AS per orang menggunakan kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Filipina.
Morente mengatakan, identitas jamaah Indonesia itu terungkap setelah didapati mereka tidak berbahasa Filipina. Mereka kemudian mengaku sebagai warga negara Indonesia yang masuk ke Filipina secara terpisah sebagai turis.