Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menggelar jumpa pers tentang pemecatannya dari PKS di di Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2016).
JAKARTA, Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Yan Pieter Yerangga, memprotes keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memecat Fahri Hamzah dari semua jenjang jabatan kepartaian.
Yan memandang Fahri Hamzah adalah satu dari sedikit anggota DPR yang
peduli terhadap persoalan demokratisasi di wilayah Indonesia Timur.
"Hanya seorang Fahri Hamzah yang berani mendampingi kami ketika rakyat papua tidak boleh berdemokrasi," ujar Yan saat memberikan keterangan pers di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2016).
Yan menjelaskan, saat Dewan Adat Papua mengadakan konferensi pada 2 November 2015 lalu dan dilarang oleh Pemerintah, hanya Fahri Hamzah yang berani datang ke Papua. Fahri pun menjamin konferensi tersebut tetap berlanjut sekaligus membukanya.
Menurut Yan, apa yang dilakukan Fahri merupakan salah bentuk kepedulian terhadap nasib masyarakat Papua yang hak-hak dasarnya belum dipenuhi oleh Pemerintah.
"Beliau memutuskan hadir di tengah rakyat papua. Itu wujud kepedulian beliau. Saat melakukan konferensi dewan adat, semua orng tidak mau datang hanya Fahri yang datang, membahas hak-hak rakyat papua yang belum terpenuhi," kata Yan.
Sebelumnya, Fahri Hamzah dikabarkan telah dipecat dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 lalu berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.
Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan pemecatan tersebut.
"Hanya seorang Fahri Hamzah yang berani mendampingi kami ketika rakyat papua tidak boleh berdemokrasi," ujar Yan saat memberikan keterangan pers di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2016).
Yan menjelaskan, saat Dewan Adat Papua mengadakan konferensi pada 2 November 2015 lalu dan dilarang oleh Pemerintah, hanya Fahri Hamzah yang berani datang ke Papua. Fahri pun menjamin konferensi tersebut tetap berlanjut sekaligus membukanya.
Menurut Yan, apa yang dilakukan Fahri merupakan salah bentuk kepedulian terhadap nasib masyarakat Papua yang hak-hak dasarnya belum dipenuhi oleh Pemerintah.
"Beliau memutuskan hadir di tengah rakyat papua. Itu wujud kepedulian beliau. Saat melakukan konferensi dewan adat, semua orng tidak mau datang hanya Fahri yang datang, membahas hak-hak rakyat papua yang belum terpenuhi," kata Yan.
Sebelumnya, Fahri Hamzah dikabarkan telah dipecat dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 lalu berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.
Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan pemecatan tersebut.
"Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016
menerima rekomendasi BPDO, yaitu memberhentikan Saudara FH (Fahri
Hamzah) dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera," kata
Sohibul.
Sohibul menilai tidak ada perubahan pola komunikasi politik yang
dilakukan Fahri. Bahkan, kata dia, timbul kesan adanya silang pendapat
antara Fahri selaku Wakil Ketua DPR dan pimpinan PKS lainnya.
Silang pendapat itu di antaranya terkait wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota dan pimpinan DPR, serta revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
(Baca:
"FH menyebut pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK sebagai pihak yang sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya. Padahal, di saat yang sama, WKMS (Wakil Ketua Majelis Syuro) dan Presiden PKS telah secara tegas menolak revisi UU KPK," kata Sohibul.
"Silang pendapat yang terbuka antara FH dan pimpinan partai ini tentunya mengundang banyak pertanyaan di publik dan juga dari internal kader PKS," ujar dia.
Silang pendapat itu di antaranya terkait wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota dan pimpinan DPR, serta revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
(Baca:
"FH menyebut pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK sebagai pihak yang sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya. Padahal, di saat yang sama, WKMS (Wakil Ketua Majelis Syuro) dan Presiden PKS telah secara tegas menolak revisi UU KPK," kata Sohibul.
"Silang pendapat yang terbuka antara FH dan pimpinan partai ini tentunya mengundang banyak pertanyaan di publik dan juga dari internal kader PKS," ujar dia.
No comments:
Post a Comment