JAKARTA, Setelah penangkapan mantan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga masih banyak anggota DPRD DKI lain
yang mendapat aliran dana.
Beberapa hari setelahnya, muncul sebuah broadcast message
tanpa sumber jelas yang memuat daftar secara terperinci tentang nama
anggota Dewan yang menerima suap untuk meloloskan raperda terkait
reklamasi.
Suap yang dimaksud bukan berbentuk uang, melainkan dalam bentuk
jalan-jalan ke luar negeri seperti Amerika. Ada pula yang disebut
mendapat suap dalam bentuk umrah.
Selain itu, beberapa orang juga disebut-sebut menerima mobil Toyota
Alphard. Sekretaris Dewan DKI Jakarta Muhammad Yuliadi sudah membenarkan
bahwa Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi melakukan perjalanan ke
Amerika bersama keluarganya. Hal ini diketahui dari surat tembusan ke
Kedutaan Amerika Serikat soal permintaan visa.
"Waktu itu ada Pak Prasetio dan keluarganya ke USA. Kami memberikan
surat ke kedutaan bahwa yang bersangkutan ini Ketua DPRD. Itu saja,
hanya untuk mempermudah mendapatkan visa," ujar Yuliadi di Gedung DPRD
DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (6/4/2016).
Yuliadi mengatakan, perjalanan ini merupakan perjalanan pribadi dan
bukan perjalanan dinas. Selain Prasetio, kata Yuliadi, beberapa anggota
Dewan lain yang sempat pergi ke luar negeri adalah Wakil Ketua DPRD DKI
Triwisaksana dan Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin. Keduanya melaksanakan
umrah sekitar akhir tahun.
"Ada Pak Selamat dan Pak Sani (umrah)," ujar Yuliadi.
Selain mereka bertiga, tidak ada lagi anggota Dewan yang ke luar
negeri untuk urusan pribadi. Sementara itu, perjalanan dinas ke luar
negeri juga tidak ada.
Bantahan
Beberapa nama yang muncul dalam broadcast tersebut sudah
berhasil dikonfirmasi. Misalnya saja Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari
Barus yang disebut menerima mobil Toyota Alphard. Berdasarkan
pengakuannya, mobil tersebut memang ada. Namun, mobil tersebut bukan
pemberian gratis, melainkan akan dia beli.
Bestari mengatakan, Sanusi memberinya kesempatan untuk test drive
terlebih dahulu. Mobil itu pun dia bawa untuk dicoba. Karena merasa
cocok, Bestari berminat untuk membeli mobil tersebut. Akhirnya, dia
meminjam uang dari Bank DKI sebesar Rp 450 juta dan menjual mobil Toyota
Fortuner miliknya seharga Rp 270 juta.
"Saya itu mau bayar dengan pinjam uang ke Bank DKI dan saya juga jual
mobil Fortuner saya. Setelah itu, mana dong BPKP sama STNK? Enggak
keluar-keluar sampai ini hari," ujar Bestari.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, juga
membantah telah menerima Alphard. Menurut dia, kabar tersebut salah
karena dia sendiri bukanlah anggota Balegda. Sejak awal, dia juga sudah
menolak raperda tersebut.
"Kalau saya terima suap, saya siap ditangkap, siap dimiskinkan, saya siap dipenjara," ujar Prabowo.
Selain itu, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana juga menjadi salah satu
yang disebut menerima suap dalam bentuk umrah dan Alphard. Dia pun
membantah keduanya.
"Saya pernah umrah, tetapi tidak enggak akhir tahun dan enggak ada
kaitannya dengan dana itu (dari raperda)," ujar Triwisaksana ketika
dihubungi, Rabu (6/4/2016).
Pria yang akrab disapa Sani ini mengatakan, dia berangkat umrah
dengan menggunakan uang tabungannya. Dia juga merasa tidak pernah
menerima mobil Alphard dari siapa pun.
Kabar burung dari broadcast tersebut sudah menggegerkan anggota DPRD karena merasa tidak menerima suap.
Meski demikian, beberapa anggota Dewan belum bisa dimintai keterangan
mengenai itu, misalnya Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang sejak
kemarin tidak ada di kantornya.
Terlepas dari itu, Sani mengatakan, seharusnya Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dibiarkan bekerja tanpa ada rumor-rumor tertentu.
"Saya minta semua pihak untuk mengikuti proses hukum yang sedang
berjalan di KPK dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak mendasar,"
ujar Sani.
No comments:
Post a Comment