Tutup Kongres PDI Perjuangan -Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tampak memberikan arahan sebelum secara resmi menutup Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Kamis (9/4/2015).
MANADO, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak yakin pemilihan kepala daerah serentak akan menjadi solusi pemilu berbiaya murah. Sebaliknya, pilkada serentak justru membuka praktik politik transaksional yang tinggi.
"Katanya (pilkada serentak) bisa lebih murah. Tapi setelah diakses
langsung, (ternyata) fraksi saya bilang lebih mahal karena
transaksionalnya tinggi," kata Mega di Bandara Sam Ratulangi, Manado,
Sulawesi Utara, Sabtu (28/11/2015).
Menurut dia, peluang transaksional paling besar terjadi ketika proses pencalonan berlangsung.
Terutama, ketika ada calon kepala daerah yang kekurangan kursi untuk mencalonkan diri saat pendaftaran.
"Katakan saja di satu daerah ada calon kekurangan kursi. Saya harusnya punya dua kursi, padahal masih kurang tiga kursi, ini kan berbiaya," kata dia.
Selain dari sisi biaya, masalah keamanan juga menjadi perhatian Presiden kelima RI itu. Pasalnya, Pilkada serentak 9 Desember 2015 akan digelar di 269 wilayah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Saya tanya langsung saat ada keputusan itu kepada Kapolri (Jenderal Badrodin Haiti), sanggup tidak? Jadi nanti kalau harus ada BKO sanggup tidak?" kata Megawati.
Menurut dia, peluang transaksional paling besar terjadi ketika proses pencalonan berlangsung.
Terutama, ketika ada calon kepala daerah yang kekurangan kursi untuk mencalonkan diri saat pendaftaran.
"Katakan saja di satu daerah ada calon kekurangan kursi. Saya harusnya punya dua kursi, padahal masih kurang tiga kursi, ini kan berbiaya," kata dia.
Selain dari sisi biaya, masalah keamanan juga menjadi perhatian Presiden kelima RI itu. Pasalnya, Pilkada serentak 9 Desember 2015 akan digelar di 269 wilayah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Saya tanya langsung saat ada keputusan itu kepada Kapolri (Jenderal Badrodin Haiti), sanggup tidak? Jadi nanti kalau harus ada BKO sanggup tidak?" kata Megawati.
No comments:
Post a Comment