Kehidupan Baru bagi Masyarakat Wilayah Perbatasan

-


Sebagai negara kepulauan, tentu Indonesia memiliki banyak wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Wilayah perbatasan tersebut ada dua macam, yaitu perbatasan darat dan laut.

Lokasi tersebut merupakan pintu gerbang masuknya berbagai hal ke Indonesia. Dengan begitu banyak faktor dari wilayah itu yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Seperti yang terjadi pada Pulau Sangihe dan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina.

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keamanan dan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan menjadi sangat penting dan menjadi fokus perhatian MPR RI bersama dengan DPR, DPD, dan Pemerintah Provinsi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Ee Mangindaan dalam pembukaannya dalam Rapat bersama MPR RI dengan Pemprov Sulawesi Utara hari Jumat (27/11) di Manado.

"MPR sebagai wakil rakyat bertugas untuk menjaga NKRI yang menjadi salah satu pilar. NKRI sudah menjadi harga mati," ujar beliau.

Rapat ini membahas apa saja kendala yang dihadapi oleh penduduk dan pemerintah kabupaten dalam melindungi wilayah perbatasan. Kendala yang dihadapi penduduk di pulau-pulau terluar tersebut antara lain keterbatasan listrik, mahalnya bahan bakar, dan masih banyak lainnya.

Diketahui bersama bahwa Pulau Sangihe dan Pulau Talaud di Provinsi Sulawesi Utara merupakan dua pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina. Kedua pulau ini menjadi fokus pembahasan dalam rapat kali ini.

Selain itu, tindakan kriminal seperti ilegal logging, ilegal fishing, penyelendupan narkoba dan senjata juga menjadi masalah baru yang harus dihadapi oleh pemerintah.

"Kemungkinan-kemungkinan rawan itu ada di pulau terluar, sehingga kami menaruh perhatian sekali untuk bersama-sama pemerintah sekaligus membantu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang saat ini semakin banyak programnya. Pengaruhnya cukup besar karena kita tidak ingin ada istilah perbatasan luar tetapi beranda depan. Sehingga betul-betul menjadi ketahanan, penangkalan terhadap kemajuan bangsa. Pembangunan nasional itu tidak terkecuali, semuanya bergerak sekaligus," ungkap mantan Gubernur Sulawesi Utara.

Acara ini juga dihadiri oleh para anggota MPR, DPR , DPD RI, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkab Sangihe, Pemkab Talaud, Perwakilan TNI, Perwakilan Polri. Pemaparan materi juga dilakukan oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PDT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Dirje. Bea Cukai, dan BNPP. Hal tersebut dilakukan untuk bersama-sama mencari penyelesaian kendala-kendala yang terjadi di wilayah perbatasan.

Menemukan Cahaya Terang

Selama ini wilayah perbatasan dianggap sebagai daerah tertinggal. Untuk itu, kini pemerintah mencoba tidak hanya memerhatikan keamanan tetapi juga kesejahteraannya.

"Dulu memang di perbatasan ada ilegal logging, fishing, dan penyelendupan, rawan sekali karena pengawan kurang. Sehingga dulu heavy nya adalah keamanan. Sekarang dengan pemerintah mengubah, jika memerhatikan keamanan, kesejahteraan tidak dilihat. Beberapa tahun belakangan ini diputar, aspek kesejahteraan di depan tanpa meninggalkan keamanan," kata beliau.

Kondisi di wilayah perbatasan tersebut menyebabkan banyak masyarakat Sangihe dan Talaud mencari penghidupan di Filipina. Bahkan sudah ada beberapa generasi yang ada di sana. Sebetulnya, mereka sangat ingin kembali dan mencari kesejahteraan di Indonesia.

Dengan adanya acara ini diharapkan dapat membantu masyarakat di wilayah perbatasan di Pulau Sangihe dan Pulau Talaud untuk menemukan kesejahteraan di negaranya sendiri. Jadi mereka tak perlu mencari-cari penghidupan di negara tetangga.

"Beranda depan kita ini harus terang. Terang dalam artian sejahtera. Jangan coba-coba ganggu perbatasan kita," tutup Ee Mangindaan. (adv)