Aksi Tolak Ahok yang Gagal di Cibesel Disebut sebagai "Shock Therapy"

Koordinator aksi, yang mengaku ditunjuk Forum RT/RW se-Jakarta Timur, Anas Saibu saat diwawancarai awak media di TPU Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur terkait undangan terbuka menolak kehadiran Ahok pada peresmian RPTRA di Rusun Cibesel. Selasa (23/8/2016).

JAKARTA, - Aksi menolak Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama acap kali terjadi, salah satunya pada peresmian RPTRA di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Namun, beda dari aksi serupa pada umumnya, yang terjadi di Cibesel justru tak ada massa yang ikut dalam aksi penolakan itu. Koordinator aksi, yang mengaku ditunjuk Forum RT/RW se-Jakarta Timur, Anas Saibu menyebut rencana aksi tersebut merupakan keputusan forum tersebut.
Sedianya ditargetkan aksi tersebut diikuti lebih dari 500 orang. Namun, ia menyatakan aksi itu sebenarnya undangan terbuka sehingga bergantung massa yang hadir. Tetapi faktanya sampai Ahok selesai meresmikan RPTRA, tidak ada warga yang datang ke lokasi rencana titik kumpul aksi, hanya Anas sendiri.
Padahal, petugas gabungan polisi, TNI, Satpol PP dan Dishubtrans DKI sebanyak 660 orang terjun mengawal peresmian RPTRA. Meski demikian, ia menilai aksi tersebut tidak batal hanya karena tidak ada massa di lokasi titik kumpul.
Sebab, dirinya mengklaim sekelompok anggota FPI dan Aktivis Ratna Sarumpaet, dan rekan-rekannya di forum tersebut hadir tapi terpencar di peresmian RPTRA Cibesel. Sehingga ia menganggap rencana aksi itu sudah menjadi shock therapy bagi Ahok.
"Aksi ini juga walaupun tidak ada tapi kita berikan shock therapy, pelajaran khususnya untuk DKI 1 (Ahok) bahwa warga DKI dalam hal ini warga Jakarta Timur tidak suka dengan kepemimpinan beliau," ujar Anas, di Cibesel, Jakarta Timur, Selasa (23/8/2016).
Hal lain yang ingin disuarakan dalam aksi tersebut yakni masalah penghapusan pengantar atau rekomendasi RT/RW tentang pelayanan perizinan dan non perizinan dalam surat edaran yang disebut dikeluarkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pihaknya menilai, kebijakan itu mengkebiri fungsi RT dan RW di DKI.
"Itu yang ingin kita sampaikan ke Ahok," ujar pria yang juga Ketua RW 02 Balimester itu.
Namun, warga Rusun Cibesel tidak tahu dengan adanya aksi itu. Salah satunya, Apung (29) warga Blok E lantai 5 Rusun Cibesel.
"Kalau saya pribadi enggak tahu (aksi di luar rusun itu), tapi kalau warga sini (dalam rusun) intinya masih banyak yang menolak Ahok karena merasa dirugikan," kata Apung.
Apung memperkirakan tidak ada warga rusun yang ikut dalam aksi tersebut.
"Kalau untuk demo bukan warga sini, enggak ada demo sama sekali dari warga di sini," ujar pria yang direlokasi dari RT 11 RW 10 Kelurahan Bukit Duri tersebut.
Apung melihat, sambutan warga rusun di peresmian yang dihadiri Ahok itu sangat ramai.
"Ramai tadi saya sampai mau keluar rusun sama Satpol PP juga enggak boleh," ujar Apung.
Kasa Segem (59) warga Rusun Cibesel Blok E lantai 1 juga mengatakan hal senada. Kasa tidak tahu dan tidak ambil pusing dengan aksi tersebut.
"Enggak tahu, saya juga enggak ngerti. Kalau kita terserah masa bodo, yang penting nyaman enggak ada kerusuhan," ujar Kasa.